BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Harus Ada Aturan Turunan untuk Hal-hal Teknis-Detail

Sebelum rencana PP yang mau diterbitkan ini sudah ada semacam regulasi setingkat permen ataukah PMK yang mengatur kewajiban tentang DHE yang ditahan beberapa waktu di dalam negeri. Mungkin dengan adanya PP nanti akan lebih memperkuat.

Kalau sudah setingkat PP itu berarti akan lintas sektoral. Dan tiap sektor harus ada aturan turunan yang menjelaskan secara detail, misalnya untuk sektor tambang batubara dan sawit. Jadi harus ada aturan tambahan yang khusus mengurusi ekspor bidang tambang dan eksor bidang perkebunan. Begitu juga dengan komoditas yang lain karena itu bentuknya PP.

Tetapi kalau ternyata tidak ada aturan teknis turunannya maka nanti seakan-akan seperti pasal karet, atau pasal-pasal yang tidak secara eksplisit menjelaskan. Padahal aturan turunan dengan pasal-pasal penjelasan per sektor produksi untuk ekspor itu amat dibutuhkan, supaya ada kejelasan regulasi.

Juga misalnya diberikan bentuk-bentuk insentif lain untuk mendukung pengusaha yang membutuhkan biaya untuk konversi valas ke rupiah.

Pengusaha juga butuh modal untuk impor yang menggunakan valuta asing seperti dolar AS. Tetapi untuk pengusaha sektor pertambangan dan perkebunan, seharusnya mereka relatif lebih banyak menyimpan DHE nya di dalam negeri. Hal itu karena mereka tidak butuh modal buat impor. Berbeda dengan industri yang membutuhkan bahan baku yang harus diimpor dengan dolar AS.

Harapannya sebetulnya dengan masuk nya DHE dalam bentuk valas dapat segera dikonversi ke rupiah. Dengan demikian bisa lebih memperkuat lagi mata uang rupiah.

Sekali lagi kalau memang PP baru nanti akan terbit oleh pemerintah, maka harus ada aturan turunan yang secara detail menjelaskan hal teknis-teknis. Satu lagi, PP itu tentunya harus sudah mengakomodir kepentingan dunia usaha khususnya para eksportir. Kalau masih ada pengusaha yang merasa belum diikutkan atau diakomodir dalam PP tersebut maka itu artinya PP belum terkoordinasi secara baik. Karena kalau sudah membuat PP berarti seharusnya telah melibatkan semua pihak untuk membahas PP tersebut. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan