BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Hambat Usaha Kecil Naik Kelas

Peraturan ini mewajibkan pelaku usaha untuk punya izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE. Mengenai hal tersebut pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan teknis yang membahas tata cara bagaimana mendapatkan izinnya. Ketentuan ini diragukan dapat efektif berjalan karena perdagangan dengan sistem elektronik sudah berlangsung secara masif, sehingga pemerintah akan kesulitan untuk mengatur proses perizinannya.

Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa pelaku usaha luar negeri yang secara aktif berjualan secara elektronik kepada konsumen di Indonesia, serta memenuhi kriteria  jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan jumlah traffic atau pengakses dianggap telah memenuhi kehadiran secara fisik dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. 

Poin tersebut bisa menjadi bumerang sebab nilai transaksi perdagangan memiliki tren yang meningkat secara signifikan, sehingga metode penentuan kriteria tersebut akan menjadi PR besar, apakah menggunakan nilai saat ini atau nilai yang akan datang (proyeksi).

Di sisi lain, pelaku usaha yang memenuhi kriteria tersebut wajib menunjuk perwakilan yang berkedudukan di Indonesia yang dapat bertindak sebagai dan atas nama pelaku usaha luar negeri tersebut. Namun sayangnya tidak dijelaskan bentuk badan usahanya. Seharusnya, perwakilannya berbentuk badan usaha yang melibatkan pelaku usaha lokal pada kepemilikan saham. Namun besaran persentasenya perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi.

Peraturan ini mewajibkan pelaku usaha perdagangan menggunakan sistem elektronik untuk memiliki izin. Namun hal itu dikecualikan kepada penyelenggara perantara. Poin ini sangat disayangkan sebab hanya menyasar merchant, bukan penyelenggara e-commerce. Sedangkan mayoritas merchant lokal merupakan UMKM, sehingga peraturan ini justru menghambat UMKM untuk naik kelas.

Peraturan ini juga mengatur sistem pembayaran, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembayaran melalui Sistem Elektronik, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri dapat bekerja sama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran berdasarkan kerja sama. Namun sayangnya kerja sama tersebut harus dilaporkan kepada Menteri Perdagangan, padahal mengenai sistem pembayaran Indonesia sudah memiliki GPN yang dibangun oleh BI, sehingga tidak tepat jika dilaporkan kepada Menteri Perdagangan. (msw)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila