BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi
Hakim Harus Jaga Integritas

Susah memang membangun integritas hakim. Tapi harus terus serius dilakukan, terutama penataannya supaya integritas hakim semakin membaik. Sebenarnya, Mahkamah Agung sudah punya sistem, yang intinya, bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara transparan demi mencegah perilaku korupsi. Begitupun mereka tak boleh juga memperdagangkan perkara.

Namun kalau memang hakimnya memiliki watak buruk, ya, susah juga. Makanya, untuk penerapan sistem pencegahan korupsi di lingkup peradilan, tetap harus ada pengawasan-pengawasan yang melekat terhadap hakim.

Soal perilaku hakim ini kita perlu mencontoh Jepang. Ternyata di Jepang bisa dipastikan hakim-hakimnya tidak pernah korupsi, zero corruption. Ketika ada hakim di Indonesia ditangkap karena korupsi, orang Jepang merasa kaget kok ada hakim yang korupsi. Apa tidak bingung kita menjawabnya? Lalu, apa lagi yang kurang agar hakim kita bisa menjalankan tugasnya dengan baik? Saat ini gajinya sudah dinaikkan.

Atas dasar itu, bisa disimpulkan tidak ada jaminan hakim dikasih uang (gaji) banyak yang kemudian tidak melakukan korupsi. Ya, tergantung hakimnya. Sehingga hakim harus betul-betul menjaga integritasnya, pun moralnya  harus baik.

Tapi gimana kita bilangnya, Juru Bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi ngomong (setiap pengadilan tingkat banding dipungut dipungut Rp150 juta untuk penyelenggaraan tenis warga pengadilan) malah dilaporkan para hakim ke polisi, bukannya ditelusuri kebenarannya.

Sekali lagi, hakim harus betul-betul melaksanakan tugasnya. Mereka sudah diberikan kemerdekaannya untuk memutus perkara oleh undang-undang. Tidak ada yang bisa mengintervensi, kecuali pengadilan di tingkat atasnya. Jangan sampai kewenangan yang diberikan undang-undang itu justru disalahgunakan.

Terkait sejauh mana memungkinkan putusan peradilan yang dipengaruhi oleh suap batal demi hukum, sepanjang pembuatan putusannya sesuai dengan aturan sepertinya agak sulit untuk diterapkan. Tentu gak masalah dalam posisi putusan itu ditemukan ada hal yang mungkin bisa dibatalkan. Tapi kalau pembatalan putusan itu dengan landasan karena adanya suap untuk mempengaruhi putusan itu, tetap menjadi kewenangan hakim banding mengenai layak atau tidaknya putusan tersebut dibatalkan. (mry)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang