BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Gugatan ke WTO Tidak Efektif

Terkait rencana pelarangan CPO ke Uni Eropa dan juga kajian apabila Indonesia berencana mengajukan gugatan ke Uni Eropa, maka dapat disampaikan bahwa peluang untuk bisa memenangkan gugatan itu sangat kecil.

Pasalnya, Indonesia dan UE tidak memiliki kesepakatan apapun untuk komoditas CPO ini. Karena sifatnya non tarrif measures atau tariff barriers. Kecuali kalau itu kebijakan tarif, itu berbeda. Bahkan apabila gugatan Indonesia yang bersifat tarif sekali pun, tingkat kemenangannya sangat kecil.

Oleh karena itu langkah Indonesia melakukan gugatan ke WTO tidak akan efektif, karena susah dibuktikan. Apalagi, untuk mengajukan perkara di tingkat internasional membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dibutuhkan biaya 6 juta dolar AS sampai 10 juta dolar AS untuk membayar pengacara. Itu pun pengacara yang standar. Persentase win or lose nya masih rendah. Apalagi kalau membayar yang lebih mahal lagi. 

Pemerintah sebaiknya lebih mematangkan atau mengusahakan perjanjian Indonesia-European Union Comprehenssive Economic Partnershop Agreement (IEU CEPA) yang masih tertunda. 

Perjanjian yang sifatnya lebih bilateral akan lebih efektif ketimbang mengadukannya ke WTO. Apabila Indonesia mengadukan ke WTO, bisa menjadi bumerang untuk Indonesia, atau dinilai buruk. Karena akan menjadi rekam jejak yang tidak terlalu bersahabat. 

Jadi, memang harus ditimbang-timbang. Selain melalui CEPA, Indonesia juga bisa melakukan pembicaraan formal kepada UE untuk mencari jalan keluar, apa yang dibutuhkan Indonesia dan apa yang dibutuhkan UE. 

Komoditas CPO memang membutuhkan terapi khusus, karena menyangkut faktor lingkungan hal mana negara-negara Eropa sangat serius untuk hal itu. 

Indonesia bisa mencari negara partner lain untuk bisa mengekspor CPO. Misalnya saja, Senegal, Pantai Gading, dan Angola. Sasaran negara lainnya, bisa menyasar ke Negara Asia Timur Tengah seperti Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, dan Qatar. Juga Uzbekistan dan Kazaktan. 

CPO Indonesia juga berpeluang di Polandia, Ukraina, Rusia, Australia dan Selandia Baru. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung