BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Penasehat DPC INSA (Indonesia National Shipowners' Association) Surabaya
Gubernur Baru Harus Lebih Aware Kepada Kawasan Industri

Ketika membahas tentang peran industri dan kawasan industri sebagai pendorong utama laju perekonomian negara, saya selalu memulainya dari masalah disparitas ekonomi. Dengan program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini melalui pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan tol laut, pemerintah menggunakan konsep ‘ship follow the trade’, bukan ‘trade follow the ship’. Yakni kapal beserta pelabuhan mengikuti perdagangan bukan sebaliknya.

Namun musti diingat, konsep ‘ship follow the trade’ yang memfungsikan kapal dan pelabuhan untuk memuat barang maupun komoditas tersebut ‘umpan’nya dari kawasan industri. Sementara kondisi saat ini, biaya pelayaran (shipping price) ke Indonesia Timur lebih mahal dari pada ke Eropa. Karena di wilayah Indonesia Timur, seperti di Papua, tidak ada industri maupun kawasan industri. Sehingga, ketika kapal berlayar ke wilayah Indonesia Timur, dengan membawa barang-barang ‘full’, saat berlayar kembali dari sana tanpa muatan, kosong. Sementara biaya ‘kosong’ muatan tersebut dibebankan kepada trade. Makanya, penyebaran kawasan Industri di seluruh Indonesia itu bersifat mutlak dan harus segera direalisasikan.

Jangan hanya membangun industri di Jakarta dan wilayah-wilayah yang dekat dengan ibukota saja. Sementara wilayah-wilayah lain di Indonesia dibiarkan tanpa memiliki industri. Sehingga menyebabkan biaya trade menjadi tinggi, dan harga barang-barang pun ikut tinggi, mengikuti mahalnya shipping price.

Program tol laut dengan pembangunan pelabuhan harus diikuti dengan pengembangan kawasan industri di seluruh Indonesia.. Ketika kapal membawa muatan penuh ke sana, ketika kembali pun juga membawa muatan penuh. Tentu hal tersebut akan menekan biaya trade cost. Jika, hal itu terjadi, maka tidak akan ada disparitas harga, dan tidak mungkin muncul disparitas ekonomi antar wilayah di Indonesia.

Dulu saya punya konsep yang namanya east java integrated industrial zone. Membuat zona kawasan industri yang memiliki tata ruang dengan waste water treatment plant sebagai mekanisme pengolahan limbah industri agar tidak mencemari lingkungan. Dengan konsep ini, diharapkan agar terbangun mekanisme trade di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur dengan menggunakan pelabuhan (port) khusus untuk export – import yang  tidak bercampur dengan port untuk nelayan (fishing).

Jawa Timur sendiri saat masih belum banyak memiliki kawasan industri. Jumlahnya pun tidak sampai 15 kawasan seperti yang disampaikan dalam sinopsis watyutink.com tersebut. Hanya ada sekitar 4 kawasan industri, yakni: Surabaya Industrial Estate (SIER) yang satu manajemen dengan PIER Pasuruan, Ngoro Industrial Park (NIP) Mojokerto, Maspion Gresik, dan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik. Itu yang jelas kawasan industri.

Jadi, jika hal ini dihubungan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Jawa Timur yang akan dilaksanakan esok, 27 Juni 2018, para pelaku industri maupun pengelola dan pelaksana kawasan Industri berharap, siapapun gubernur yang terpilih nanti, agar lebih welcome terhadap para investor yang ingin berinvestasi di Jawa Timur, dengan memberikan kemudahan perizinan maupun privilege, dan lebih aware dengan mengakomodir kawasan industri.

Jangan membuat regulasi yang tumpang tindih dengan peraturan pemerintah pusat. Gubernur harus konsisten dengan keputusan pemerintah. Presiden telah memangkas semua perizinan investasi birokrasi yang berbelit. Jadi Pemprov Jawa Timur juga harus mengikuti apa yang telah diinstruksikan Presiden tersebut. Dan yang terpenting, Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri harus ditegakkan dan diterapkan. Supaya industri bisa dikontrol. Juga meminimalisir terjadinya konflik sosial dengan masyarakat.

Permasalahan iklim investasi utama di Jawa Timur ini sebenarnya adalah kebijakan Gubernur yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sama dengan DKI Jakarta. Sehingga, bagi investor kurang menarik, karena tingginya cost produksi.

Gubernur baru nanti harus bisa memanfaatkan posisi geostrategic Jawa Timur sebagai tempat supplay chain untuk kawasan Indonesia Timur, dengan memiliki konsep yang pro terhadap industri dan kawasan industri tentunya. (afd)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF