BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Riset dan Analisis Data Lembaga Analisis Politik Indonesia, dan Dosen Universitas Mercu Buana Jakarta
Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019

Pertarungan Prabowo dan Jokowi pada perhelatan Pilpres 2019 tentu yang lebih banyak mendapat keuntungan adalah Partai Gerindra dan PDIP. Keberadaan partai koalisi bisa dikatakan sebagai pelengkap senjata saja. 

Kondisi ini tentu mengharuskan partai koalisi membangun deal kepentingan karena tidak bisa dipungkiri partai koalisi juga berharap partainya posisi yang jelas.

Dibalik  layar koalisi sebenarnya ada kesepakatan yang sudah pasti bicara untung rugi. Contoh kongkritnya seperti sikap Yusril Ihza Mahendra yang secara tiba-tiba mengejutkan publik dengan menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf. Semua drama itu terjadi kerena arah koalisi Prabowo yang kurang mengakomodir kepentingan PBB.

Hal yang sama juga pasti terjadi  terhadap partai besar seperti Partai Demokrat. Demokrat tentu tidak ingin menjadi penghibur apalagi PD memiliki track record yang baik bahkan pernah menjadi partai berkuasa. Sehingga janji dan orientasinya harus diperjelas.

Lalu apakah ini baik dihadapan publik? Tentu jawabannya tidak. Drama yang yang dipertontonkan oleh Gerindra dan PD tidak hanya menggerus kekuatan koalisi tetapi dapat merusak nilai-nilai demokrasi, karena demokrasi hadir untuk menjawab semua kepentingan rakyat bukan kepentingan golongan tertentu

Walaupun kenyataan ini tidak dapat dipisahkan, tetapi sejatinya tidak seharusnya kontrak janji harus diperlihatkan sebelum perhelatan dimulai, sebab bisa mengganggu konsentrasi kampanye politik.

Jika dikaji lebih dalam, bahwa Partai Demokrat yang lebih terlihat tidak puas. Kenyataan ini bisa kita maknai bagaimana diawal-awal sebelum kepastian cawapres, PD sangat terlihat tidak konsisten bahkan lebih komunikatif dengan kubu Jokowi. Bahkan jika dilihat dari gestur komunikasinya bahwa PD lebih cenderung menawar diri agar AHY bisa berpaketan dengan Jokowi.

Oleh karena semua tempat di kubu Jokowi semuanya tertutup oleh terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai Cawapres. Maka sebagai jalan akhir dari sayembara PD berujung pada koalisi bersama dengan Prabowo-Sandi.

Tidak sampai disitu, setelah bargabung dengan Koalisi Prabowo-Sandi, kader demokrat baik caleg maupun Kepala Daerah rupanya tidak solid untuk all out mendukung Prabowo-Sandi. Kondisi ini sempat membuat koalisi Adil-Makmur terlihat gonjang ganjing.

Kebebasan PD membiarkan kadernya untuk bebas menentukan sikap dapat ditafsirkan bahwa PD ingin mencari aman, karena selain janji bersama Gerindra PD juga memprioritaskan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Menurut saya untuk lebih amannya, Gerindra harus melepaskan PD untuk keluar dari koalisi. Karena dapat mengganggu prosesi kampanye dan Pilpres 2019. Adanya PD dikoalisi Prabowo-Sandi bukan justru menguatkan tetapi justru menggerus elektabilitas.

Jika tidak, Prabowo bisa dinilai tidak becus mengurus partai koalisinya, bahkan bisa dihubungkan tidak becus mengurus negara. 

Intrik ini sangat mungkin berlanjut setelah kemenangan pilpres nanti. Bagi-bagi jabatan dan janji politik bisa saja terjadi, sehingga kepentingan rakyat bisa terabaikan. Demokrasi kita semakin berbahaya jika kepentingan elite harus diutamakan. Innalillahi. (ast)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang