BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia
GBHN Isu Elite Politik Saja

Menurut saya wacana membangkitkan kembali GBHN tidak terlalu memiliki urgensi. Itu kan urgen bagi elite, tidak urgen bagi rakyat. Persoalannya bukan pada GBHN tapi pada sistem yang rusak dan pada moral elite yang bejat.

Ada atau tanpa GBHN, jika sistemnya baik dan jika elitenya berpikir demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, pembangunan akan berjalan baik. Ini kan sistem politik berubah, kapan mau membangun?

GBHN zaman Orde Baru ada, lalu dihapus di era reformasi. Lantas sekarang ingin dimunculkan kembali. Kapan kita mau membangun jika konsep pembangunannya selalu berubah-rubah? Tak terlalu urgen GBHN dimunculkan kembali. Yang terpenting itu bagaimana visi, misi, dan program-program presiden dan wakil presiden bisa diimplementasikan dengan baik.

Jika GBHN dihidupkan, tentu nasib RPJMN dan RPJP akan hilang digantikan oleh GBHN. Jika GBHN hidup lagi, belum tentu pembangunan on the track. Jika moralitas elitenya rusak dan sistem politiknya juga rusak.

Jika ditanya apakah GBHN yang dihasilkan akan mengakomodasi kepentingan rakyat dan bukan kepentingan elite politik tertentu, ini kan kental dengan kepentingan elite saja. Dimunculkannya GBHN kan hanya kepentingan elite bukan kepentingan rakyat.

Rakyat tak butuh GBHN. Rakyat itu butuh makan, pekerjaan, kesehatan murah, pendidikan murah, sembako murah, dll. Tak ada tolak ukur dalam munculnya kembali GBHN. GBHN hanya isu elite bukan isu rakyat. Bagi rakyat ada atau tidak adanya GBHN, yang terpenting itu rakyat hidup lebih baik dan bisa sejahtera. (mkn)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998