BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY/ Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Fokus pada Optimalisasi Dana Haji

Pertama harus kita pahami dulu bahwasanya kenaikan (PPN) itu kan dari pihak Arab Saudi. Kita tidak bisa apa-apa karena itu berdasar kondisi ekonomi mereka yang defisit. Yang kedua, banyak orang tidak tahu bahwa sesungguhnya biaya haji regular yang Rp 34-35 jutaan itu sudah disubsidi, karena pada 2017 biaya haji riil per orang sebetulnya mencapai Rp69 juta sekian. Artinya selama ini biaya haji sudah ditalangi hampir 50 persennya oleh dana haji. Diambil dari nilai manfaat tahun sebelumnya dari dana haji yang sudah diinvestasikan di deposito dan sebagainya.

Jadi dana haji yang selama ini di simpan di bank-bank syariah diinvestasikan dan dimanfaatkan untuk menalangi hampir 50 persen biaya ONH jamaah Indonesia setiap tahun.

Untuk persoalan dana ONH ini, ke depan yang akan kami lakukan dari BPKH RI adalah mengefisienkan biaya operasional haji, karena selama ini biaya operasional haji masih di bawah Ditjen PHU Kementerian Agama. Kami hanya mengawasai soal dana, tapi berhak memberikan usulan misalnya soal efisiensi. Karena masih ada beberapa pos yang menurut kami masih bisa ditekan cost-nya. Kedua, kami akan buka “virtual account” buat calon jamaah haji yang harus melewati masa tunggu beberapa tahun.

Virtual Account itu bagi mereka yang terpaksa harus menunggu, kita berikan semacam share nilai manfaat dana haji yang diinvestasikan tadi dan disimpan pada masing-masing rekekening maya jamaah, sebagian lagi untuk operasional, dan sebagian lainnya untuk menomboki ONH tahun berjalan tadi.  

Lebih jelasnya, biaya operasional haji itu ada tiga unsur. Pertama, setoran jamaah itu ada direct cost seperti ongkos pesawat, konsumsi, penginapan, uang living cost, lalu ada indirect cost seperti biaya kesehatan, dan sebagainya. Kedua, dana APBN yang digunakan untuk operasional para petugas haji yang mengawal jamaah haji di tanah suci. Ketiga, dana subsidi/talangan yang dipakai untuk menutupi sebagian biaya ONH tahun berjalan yang hampir Rp70 juta per jamaah haji tadi. Planning ke depan akan memperkuat ketiga hal tadi, di samping nilai manfaat dana haji yang akan terus dioptimalkan dengan rencana share lewat virtual account jamaah haji.

Jadi sebetulnya biaya ONH itu sudah sangat murah, apalagi dibanding biaya umroh yang sekitar 9 hari tapi biaya bisa sampai Rp40-50 juta per jamaah. Sementara Haji reguler 40 hari di tanah suci dengan hanya Rp35 jutaan sudah termasuk subsidi dari dana haji, padahal hitungan riil cost 2017 saja per jamaah haji bisa sampai Rp69 jutaan.

Saat ini ihwal kenaikan ONH akibat PPN Arab Saudi masih digodok, karena sebetulnya biaya PPN yang 5 persen itu cukup mengejutkan kita. Itu domain-nya Kemenag. BPKH domain-nya mengelola sisa dana haji. Nanti soal ONH akan ditetapkan oleh Kemenag dengan disahkan oleh DPR RI Komisi VIII. BPKH hanya bisa menyampaikan saran dan masukan.

Ihwal dana haji yang digunakan untuk infrastruktur, dari data yang kami pelajari dana haji itu tersimpan di deposito, sebagian memang sudah diinvestasikan dalam SUKUK Dana Haji Indonesia. Karena SUKUK itu lebih tinggi return-nya dibanding deposito. Itu boleh, karena dana itu diinvestasikan dalam infrastruktur tol yang sudah jadi dan bukan tol yang baru dibangun. Sehingga hasilnya langsung bisa diperoleh. Lain halnya jika diinvestasikan dalam tol yang baru dibangun karena masih harus menunggu siap beberapa tahun dan operasional, baru bisa diperoleh hasilnya. Jadi kebijakannya hanyalah membeli SUKUK untuk tol yang sudah jadi dan beroperasi, karena return akan langsung diperoleh. Untuk saat ini BPKH masih harus mengevaluasi lagi perihal penempatan dana haji pada SUKUK tersebut, berapa tenornya, berapa return-nya, apakah masih akan diteruskan atau akan dialihkan itu kami yang akan memutuskan.

Satu lagi informasi, sampai detik ini itu dana haji belum kami terima karena masih masa peralihan. Jadi Badan Pengawas Keuangan Haji (BPKH) masih menunggu proses audit oleh BPK RI untuk dana haji. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan