BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi

Reformasi struktural ekonomi bisa dimulai dari mempercepat re-industrialisasi. Hal ini jelas penting untuk meredam laju deindustrialisasi dini. Industrialisasi harus dioptimalkan dengan memanfaatkan keunggulan komparatif yang kita miliki, seperti hilirisasi Sumber Daya Alam dan pembangunan SDM yang kompetitif untuk mensupport industrialisasi.

Output industri yang kompetitif dan semakin besar merupakan kunci untuk mendongkrak ekspor ke berbagai penjuru negara di dunia. Penetrasi ekspor produk bernilai tambah tinggi merupakan cara paling pas untuk memupuk devisa yang pada akhirnya dapat memperbaiki current account.

Faktor yang mempengaruhi tumbuhnya industri itu cukup banyak. Bukan hanya yang ada di domain Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saja. Dukungan dari sektor lain terlihat minim, seperti bahan baku yang mungkin domainnya Kementerian Pertanian dan ESDM, dukungan tenaga kerja yang domainnya Kementerian Tenaga Kerja, energi untuk sektor industri berbeda lagi Kementeriannya. Juga fiskal yang yang menjadi domainnya Kementerian Keuangan.

Kemenperin dibebankan target pertumbuhan industri yg tinggi, sementara faktor penentunya banyak yang dari kementerian selain perindustrian.

Harusnya dari presiden menugaskan semua kementerian utk sama-sama mensukseskan industrialisasi (manufaktur). Selain tentunya juga mengembangkan pariwisata yang kompetitif dan digitalisasi ekonomi. Sekarang contohnya, terlihat sepertinya digitalisasi ekonomi tidak sejalan dengan industrialisasi

Digitalisasi ekonomi malah dimanfaatkan untuk penetrasi impor (melalui e-commerce dan lain-lain sebagai contoh). Jadi malah bertentangan dengan industrialisasi.

Sejak booming e-commerce, impor barang konsumsi tumbuh lebih cepat daripada impor bahan baku dan barang modal. Padahal kontribusi PDB terbanyak dari konsumsi rumah tangga, sebagai dampak multiplier dari tumbuhnya industri, juga tenaga kerja. E-commerce belum seberapa, tapi yang dikonsumsi banyak barang impor, buktinya pertumbuhan industri malah kecil.

Pertumbuhan industri selama ini paling hanya tumbuh 4-5 persen lebih. Seharusnya industri bisa tumbuh 7-8 persen kalau disupport banyak sektor seperti bahan baku, tenaga kerja, fiskal, infrastruktur, energi, dan lain-lain.

Kalau hal tersebut terjadi, dijamin pasti pertumbuhan ekonomi bisa melompat dari kisaran 5 persen, karena peranan industri terhadap PDB 20 persenan.

Adanya 16 paket deregulasi tidak cukup kuat untuk merangsang kembali tumbuhnya industri. Buktinya banyak isi paket yang tidak jalan, sebagai contoh: paket 2 tentang penurunan harga gas untuk industri, sampai saat ini tidak berjalan.

Paket deregulasi ekonomi tersebut terlalu fokus untuk mendatangkan investor baru, tetapi lupa fokus untuk mempertahankan investor yang sudah eksis, yang kondisinya sedang tertekan.

Hal-hal yang dapat diusulkan untuk membangkitkan kembali industri adalah pertama, buat supaya tim ekonomi di kabinet ini kerja kompak, harmonis, dan sinkron untuk sama-sama kerjabakti membangun prioritas utama (misal: industri).

Kedua, kebijakan yang diambil hendaknya jangan parsial dan tambal sulam, ini sulit untuk memperbaiki masalah struktural. (pso)

 

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang