BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF
Fintech untuk Pengembangan Penyaluran Kredit UMKM

Pada dasarnya program KUR yang sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu merupakan progran bagus karena memang menyasar UMKM yang tidak bankable namun secara kemampuan bisa membayar kredit. Program KUR ini sangar bermanfaat bagi UMKM yang ingin mengembangkan usahanya dan meningkatkan produktivitas pelaku usaha. Kinerja KUR sendiri sampai saat ini bisa dibilang lumayan memuaskan karena NPL yang masih di bawah 5 persen.

Kisah KUR yang sukses membuat pemerintah sekarang berani memasang bunga KUR sampai ke angka 7 persen setelah sebelumnya turun dari 12 persen ke 9 persen. Terget penurunan bunga KUR yg sangat tinggi ini seolah ingin menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha UMKM. Terlepas dari persoalan politik, pelaku UMKM sangat diuntungkan oleh adanya kebijakan penurunan bunga KUR. Daya pinjam pelaku UMKM semakin tinggi.

Dibalik kesuksesan itu, ternyata program belum dapat merata diterima oleh semua kalangan pengusaha UMKM terutama pengusaha mikro. Pelaku usaha kelas mikro memang tidak memerlukan dana sebesar KUR namun perbankan menginginkan pelaku usaha untuk pinjam dengan jumlah yang besar sehingga dengan bunga rendah bisa menghasilkan keuntungan yang tinggi. Namun penawaran tersebut dinilai tidak pas untuk pengusaha mikro apalagi usaha yang baru.

Celah itu yang dimanfaatkan oleh Fintech. Dengan pangsa pasar pelaku usaha mikro dan pelaku usaha baru, Fintech menawarkan kemudahan dalam mengakses kredit. Bisnis ini pun tumbuh dengan sangat pesat. Tak ayal saat ini dampaknya ke perekonomian juga besar.

Krisis global yang melanda negara berkembang seperti Indonesia, membuat nilai tukar mata uang merosot dengan signifikan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menaikkan suku bunga. Bank Indonesia sendiri sudah menaikkan 4 kali suku bunganya dari 4,75 menjadi 5,5. Kondisi ini membuat bunga pinjaman dari bank rentan untuk naik mengikuti bunga acuan.

Akibatnya pinjaman dari perbankan akan seret karena bunga yang tinggi. Namun bunga acuan ini tidak berpengaruh ke Fintech karena tidak bergantung pada pembiayaan yang besar. Pasar Fintech yang banyak mengandalkan sistem Peer to Peer Lending tidak mengacu ke suku bunga namun lebih kepada nilai transaksi dan track record dari borrowernya. Namun di sisi lain Fintech tidak dapat masuk kepada pasar-pasar kredit besar yang selama ini dimainkan oleh perbankan. Platform kredit yang besar sulit untuk dipenuhi oleh Fintech.

Paling tidak, dampak yang dirasakan adalah investor Fintech dari Perbankan mungkin akan semakin berpikir ulang untuk invest di Fintech. Seperti diketahui Perbankan plat merah maupun swasta nasional dan asing ramai-ramai investasi di Fintech. Harapan ke depan, perbankan dan Fintech mampu berkolaborasi secara positif untuk masuk ke sektor kredit usaha mikro. Harapan ini yang mungkin akan meredup seiring dengan semakin terpuruknya rupiah yang menyeret kinerja perbankan. Perbankan akan lebih memilih untuk menyelematkan core bisnisnya daripada untuk invetasi di Fintech.

Ke depan, diharapkan OJK selaku otoritas yang menaungi Fintech mampu membuat peraturan yang mendukung kerjasama antara Fintech dan Perbankan terutama di sisi penyalurannya. Kerjasama ini akan menguntungkan bagi keduanya. Perbankan akan sangat mudah untuk memenuhi syarat 20 persen kredit ke UMKM dan Fintech akan lebih mudah untuk memperoleh pangsa pasar.(pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Kegalauan Anies, Lahirkan Kebijakan Itu             Bukan Sekadar Buat Aturan, Tapi Bangkitkan Rasa Kepedulian              Tidak Ada Alasan Mengabaikan Putusan MK             Keputusan KPU Mengembalikan DPD Khittahnya             Awasi Distribus Beras dengan Benar!             Koordinasi dan Komunikasi Menko Perekonomian Buruk              Bersaing dulu di ASEAN             Harus Ada Transformasi Struktural Industri              Tingkatkan Daya Saing Produk Kita             Perlindungan Anak Harus Libatkan Pengurus RT dan RW