BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
Figur Menjadi Penting untuk Melaksanakan Dua Peran BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejatinya merupakan instrumen pemerintah untuk intervensi kegiatan ekonomi suatu negara. Selain instrumen fiskal maka dirasakan perlu bagi pemerintah untuk memiliki lengan bisnis (business arm) yang langsung dapat menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam tataran operasional. Oleh karenanya BUMN memiliki dua peran yaitu sebagai agen usaha (business agent) yang mandatnya menghasilkan keuntungan dan agen pembangunan (development agent) yang diberi mandat sebagai pelaksana kebijakan publik dari pemerintah.

Dalam menjalan kedua peran tersebut, BUMN memiliki sejumlah keistimewaan dibanding Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), antara lain modal usaha awal disediakan oleh pemerintah melalui pemisahan kekayaan negara dan selanjutnya jika diperlukan masih dapat diberi tambahan modal melalui skema penyertaan modal negara. Kemudian juga sejumlah privilese mendapatkan business order berbentuk penugasan pemerintah yang tidak perlu tender atau kompetisi pasar, serta keuntungan non-tunai melalui kebijakan pemerintah terkait usaha BUMN. Tak pelak BUMN menjadi incaran banyak pihak untuk kepentingan masing-masing.

Saat ini hiruk pikuk BUMN kembali mengemuka karena adanya sosok Basuki Tjahaja Purnama (BTP), Gubernur DKI Jaya periode 2014-2017 yang sedang ditimang-timang pemerintah menjadi pimpinan BUMN strategis. Belum pasti berita tersebut terwujud, namun sudah mendapat reaksi banyak pihak khususnya pihak yang berseberangan dengan BTP. Figur semacam BTP dianggap  tidak cocok memimpin BUMN dengan sejumlah alasan. Namun, banyak juga yang mendukung figur BTP untuk membenahi BUMN agar tidak lagi tersandung kasus korupsi di KPK seperti sekarang. 

Apakah memang figur itu penting untuk membenahi kinerja BUMN?

Jika figur tersebut bertujuan untuk peningkatan kinerja yang direfleksikan oleh keuntungan sebagai pengejawantahan peran BUMN sebagai agen usaha dan keberhasilan kebijakan dan program pemerintah sebagai perwujudan peran BUMN sebagai agen pembangunan, maka figur menjadi penting dan kritikal. 

Untuk menghasilkan keuntungan usaha maka diperlukan figur yang berintegritas, berkompeten dan berkapabilitas di bidang usaha. Janganlah misalnya menempatkan figur berkarir lama di birokrasi dan tidak memiliki pengalaman usaha menjadi pimpinan BUMN yang dituntut berpola pikir  entrepreneur. Di lain pihak, untuk mensukseskan kebijakan dan program pemerintah maka diperlukan figur yang dipercaya dan mampu menerjemahkan visi dan misi presiden. Bila figur yang ditempatkan tidak satu frekuensi dengan presiden maka niscaya akan sulit melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 

Menjadi tugas Tim Penilai Akhir untuk mendapatkan figur yang mampu melaksanakan peran BUMN sebagai agen usaha dan agen pembangunan. Apabila hanya satu peran saja yang dilakukan figur tersebut, niscaya BUMN yang dipimpinnya akan sulit mencapai keuntungan usaha serta melaksanakan berbagai kebijakan dan program pemerintah.

Sudah saatnya pengelolaan BUMN di era milenial tidak sama lagi dengan era pra-reformasi dan bahkan awal reformasi sekalipun. BUMN tidak bisa lagi menjadi sapi perah demi kepentingan pihak-pihak tertentu jika tidak ingin tersandung berbagai kasus korupsi. Cukuplah kasus-kasus terakhir di KPK seperti PLN, KS, e-KTP, Perindo dan beberapa lainnya menjadi peringatan agar BUMN dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel sebagai agen usaha dan agen pembangunan. Untuk itu peran teknologi informasi dan komunikasi menjadi penting agar profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas membuat semakin kecil peluang korupsi dan penyalahgunaan kewenangan pengelolaan BUMN. Semoga BUMN Indonesia benar-benar menjadi sarana kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir