BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ekonom Konstitusi
Figur Kabinet, Cukup Compatible tetapi Tidak cukup Capable

Susunan kabinet Indonesia Maju yang sudah diumumkan dan dilantik oleh Presiden Jokowi untuk masa jabatan 2019-2024 saya nyatakan pada tim ekonomi kabinet sekarang, cukup kompatibel, tidak cukup capable.

Karena, walapun secara politik pos perindustrian diisi oleh kader Golkar, tetapi tentu saja visi atau persepsi Airlangga Hartaro dan Agus Gumiwang Kartasasmita dalam menggarap bidang Perindustrian akan berbeda. Latar belakang keduanya juga berbeda. Apalagi Agus Gumiwang sebelumnya juga sebagai Menteri Sosial.

Tentu saja butuh waktu bagi keduanya untuk meramu kembali apa yang sudah diamanahkan dalam mandat visi presiden yang sudah diberikan. Terlebih, Persoalan manufaktur kita adalah bukti dari kegagalan Airlangga Hartarto  ketika menjabat pada Kabinet Kerja jilid 1.

Sementara Agus Gumiwang tidak paham industri hulu dan hilir serta apa yang harus dilakukan. Hal ini adalah persoalan konsolidasi awal yang menurut saya lemah.

Kedua, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto  tidak saya kenal secara pribadi, tapi menurut saya juga cukup lemah. Namun dalam perspektif kebaruan, kita harus lihat dulu kinerjanya. Saya terus terang tidak punya track recordnya. Tidak pernah berbicara soal ekonomi, perdagangan dan industri.

Saya melihat pada kabinet sekarang kepentingan oligarki partai politik (parpol) lebih dominan dibandingkan keahliannya. Kita memang tidak menolak orang-orang parpol karena presiden memang harus mengakomodasi sebagai bentuk dukungan dengan pamrih—inilah politik kita. Hak prerogatif dari presidential system tidak berjalan secara optimal. Jadi tetap ada nuansa transaksional di situ.

Tetapi, memilih right man on the right place itu penting dengan tagline sebagai Kabinet Indonesia Maju. Tanpa itu nonsense, terutama untuk membangun kembali industri kita dan meningkatkan nilai tambah dari hulu ke hilir yang bisa dilakukan secara maksimal, karena kompetensi dan kapasitas menteri-menterinya.

Apabila kemudian kita lihat pada posisi Menteri Keuangan tidak ada perubahan paradigma. Paradigma defisit, paradigma utang, paradigma asing, karena benar-benar sosok menteri yang textbook thingking. Tidak akan bisa melakukan kreasi.

Hal itu adalah bentuk inkapabilitasnya. Tetapi dalam kontek kompatibelnya hal itu menemukan arah yang benar karena ada menteri-menteri baru yang cukup banyak.

Terkait Menteri BUMN, dia punya background swasta atau korporasi. Sementara BUMN punya mandat tersendiri dalam konstitusi kita Pasal 33 UUD 1945.

Apakah BUMN akan dibuat seperti korporasi yang selama ini dia pimpin atau dia kelola, atau dia akan terlebih dulu belajar soal BUMN. Karena, pengalaman sebelumnya menempatkan Menteri BUMN yang berasal dari korporasi, menemukan kegagalan juga. Rini Sumarno adalah orang Astra. Jadi hal ini kembali pada pilihan yang tidak tepat.

Tetapi karena dia timses presiden, maka hal itu adalah akomodasi dari pamrih kemarin. Karna Erick Tohir sendiri sudah “menantang” presiden bahwa yang berkeringat harus mendapatkan jatah. Jadi proses transaksinya semakin kentara. Kita tidak melihat kepentingan nasional menjadi kepentingan yang utama. Lebih banyak kepentingan vested interest kelompok-kelompok tertentu terutama pengusaha di Kabinet.

Idealnya, seorang Menteri BUMN harus orang yang paham tentang BUMN. Terutama yang paham tentang konstitusi ekonomi. Juga, dia harus paham tentang  perlunya revisi Undang-undang (UU) BUMN karena problem BUMN adalah pada Undang-Undangnya. Sementara problem ekonomi adalah pada liberalisasi sektor ekonomi nasional yang itu terkait dengan UU sektoral.

Apalagi di Mendikbud, entah kemana arah pendidikan dasar dan menengah akan diarahkan kalau kemudian anak-anak sudah diajar untuk berbisnis sementara dia harus berkarakter dan punya nilai akhlak yang baik. Hal ini yang saya lihat “tidak nyambungnya” kabinet ini. (pso)

 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI