BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen
Extraordinary Crime, Masihkah?

Jika ditinjau dari segi hukum pidana, korupsi mesti ditindak oleh karena tindak pidana korupsi di Indonesia dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa alias extra ordinary crime. Namun skala prioritas yang diterapkan aparat hukum untuk mengutamakan pengembalian uang yang telah dikorup juga boleh saja menjadi pertimbangan untuk mengurangi hukuman pidana.

Untuk sama sekali tidak melakukan penuntutan oleh Jaksa? Sebenarnya Kejaksaan memiliki kewenangan untuk tidak melakukan penuntutan berdasarkan azas Opportuniteit Beginzel. Tentu Kejaksaan mesti mempertimbangkan dengan saksama jika ingin menerapkan azas tersebut bagi sebuah kejahatan korupsi  sebagai extraordinary crime.

Kasus Samadikun Hartono berbeda karena yang bersangkutan sudah dihukum berikut hukuman tambahan berupa pengembalian uang negara yang telah dikorupsinya. Itulah yang kita saksikan beberapa hari yang lalu ketika dia menyetorkan uang pengembalian tersebut kepada Kejaksaan selaku eksekutor. (cmk)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional