BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen
Extraordinary Crime, Masihkah?

Jika ditinjau dari segi hukum pidana, korupsi mesti ditindak oleh karena tindak pidana korupsi di Indonesia dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa alias extra ordinary crime. Namun skala prioritas yang diterapkan aparat hukum untuk mengutamakan pengembalian uang yang telah dikorup juga boleh saja menjadi pertimbangan untuk mengurangi hukuman pidana.

Untuk sama sekali tidak melakukan penuntutan oleh Jaksa? Sebenarnya Kejaksaan memiliki kewenangan untuk tidak melakukan penuntutan berdasarkan azas Opportuniteit Beginzel. Tentu Kejaksaan mesti mempertimbangkan dengan saksama jika ingin menerapkan azas tersebut bagi sebuah kejahatan korupsi  sebagai extraordinary crime.

Kasus Samadikun Hartono berbeda karena yang bersangkutan sudah dihukum berikut hukuman tambahan berupa pengembalian uang negara yang telah dikorupsinya. Itulah yang kita saksikan beberapa hari yang lalu ketika dia menyetorkan uang pengembalian tersebut kepada Kejaksaan selaku eksekutor. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan