BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Evaluasi Total Pemihakan Terhadap Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan setelah 73 tahun kemerdekan RI harus betul-betul didasari oleh kemerdekaan yang hakiki, jangan hanya kemerdekaan secara istilah tapi secara ekonomi kenyataannya kita belum merdeka. Ekonomi kerakyatan harus dipahami adalah ekonomi yang dibangun atas dasar partisipasi mandiri rakyat berdasarkan kultur, kebiasaan, sistem sosial yang ada dan memang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat itu sendiri. Bisa jadi usaha rakyat itu berbentuk badan usaha seperti Koperasi, UKM, dan lain-lain. Disitu rakyat berperan sebagai subyek sistem ekonomi yang terbangun. Meskipun di sisi lain ada BUMD, BUMN yang dimiliki oleh negara. 

Pada era orde baru ekonomi kerakyatan yang diwakili oleh Koperasi lebih memiliki ruang untuk berkembang. Ada KUD, bahkan sampai ke RT dan RW. Selain itu koperasi ketika itu memiliki unit-unit usaha. Ada koperasi pupuk dan lain sebagainya. Artinya, dari sisi badan usaha koperasi itu dijamin berkembang karena amat didukung. Dari sisi mikro, masyarakat juga diberikan kemudahan-kemudahan dengan sarana dan prasarana pelaksanaan ekonomi kerakyatan. Dari sisi makro juga didukung. Pengendalian harga juga bagus, informasi harga komoditi pangan sangat informatif melalui RRI setiap hari. 

Masalahnya sekarang, kalau bicara ekonomi kerakyatan tetapi diserahkan begitu saja ke “pasar”, itu tidak bisa. Karena sistem ekonomi sangat dipengaruhi oleh sistem negara itu sendiri. Model/sistem ekonomi apa yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap ekonomi yang berlaku di bawahnya. Bisa jadi UMKM tidak diberikan ruang oleh sistem ekonomi yang dibangun oleh negara. Kontribusi UMKM atau sektor ekonomi rakyat dianggap lebih kecil ketimbang  sektor ekonomi yang lebih besar di pasar.

Bukan berarti usaha besar itu tidak menjadi ekonomi rakyat, tetapi bila pelaku ekonomi itu memanfaatkan nilai ekonomis dari sumber daya alam dan digunakan untuk kemakmuran rakyatnya, maka itulah sistem ekonomi kerakyatan. Bukan ekonomi yang dibangun oleh orang asing atau pribumi yang tidak punya kepentingan untuk membangun ekonomi rakyat. 

Sekarang yang harus dievaluasi adalah apakah ekonomi yang berbasis rakyat dengan semangat pemerataan itu sudah berhasil dilaksanakan? Mengevaluasinya, harus dilihat dari sisi kebijakan. Kita lihat, sekarang pemerintahan Joko Widodo sudah membuat beberapa paket kebijakan ekonomi, misalnya. Ada 16 paket deregulasi ekonomi yang diluncurkan salah satunya paket kebijakan tentang UKM. Paket kebijakan UKM itu harus dievaluasi lagi efektifitasnya dalam menstimulus UKM agar dapat menjadi besar dan mensejahterakan pelakunya. Rasanya selama ini paket kebijakan UKM itu belum pernah dievaluasi. 

Kita lihat, kebijakan yang terkait dengan tatakelola pelaku ekonomi di level mikro, bisa jadi ukuran, jangan-jangan selama ini ekonomi kita rapuh karena partisipasi rakyat di level rendah justru kian terpinggirkan. Fakta empiris di lapangan juga bisa kita rasakan. Jadi usaha-usaha informal yang notebene itu adalah ekonomi kecil dan mikro tidak optimal diberdayakan. Padahal ada pembangunan infrastruktur masif yang semestinya bisa menggerakan atau menstimulus ekonomi rakyat di sekitar proyek infrastruktur. 

Bicara sektor ekonomi kerakyatan juga harus melihat apakah industri-industri besar yang ada juga sudah mampu mengaitkan sektor ekonomi kerakyatan untuk tumbuh bersama dan memberikan kontribusi terhadap ekonomi negara ini. 

Jadi harus dilihat, apakah 73 tahun usia kemerdekaan RI ini juga membangun ekonomi kerakyatan seperti yang diharapkan? kita bisa menilai sepertinya masih jauh. Apalagi sekarang ekonomi kita sangat tergantung kepada utang bahkan investasi asing portofolio. Dari sisi itu artinya ada ketergantungan ekonomi kita yang sangat terhadap investor asing. 

Ihwal BUMN, itu sebetulnya memang amanah Undang-undang. Bagaimana kepemilikan negara itu dikelola oleh negara. BUMN itu kepanjangan tangan dari negara. Itu tentu harus dioptimalkan dan memberikan manfaat bagi sbesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena secara hakiki BUMN adalah milik rakyat yang diamanahkan kepada negara. Tentu hasil pengelolaannya untuk kesejahteraan rakyat. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF