BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)
Evaluasi Kinerja BUMN pada Sisi Perolehan Laba

Pertama kita meninjau dari sisi DER (Debt to Equity Ratio) dari utang BUMN perbankan pemerintah yang mencapai 6 persen. Ihwal utang BUMN ini sebetulnya Indef telah memberi masukan berulang kali. Memang, DER bukan satu-satunya ukuran untuk mengukur rasio dari jumlah utang  terhadap rasio ekuitas, termasuk mengukur kemampuan refinancing, juga untuk mengukur produktivitas.

Kalau DER semakin tinggi maka risiko akan semakin meningkat. Kalau di sektor perbankan DER memang biasanya tinggi dibanding sektor lain tetapi yang jadi persoalan adalah manakala di bank-bank BUMN DER nya sampai 6 persen tapi di industri bank dalam negeri sendiri DER hanya 5,66 persen.

Kalau kita lihat memang penyaluran kredit perbankan ada kewajiban untuk konsorsium pendanaan infrastruktur. Sedangkan infrastruktur yang dilakukan oleh BUMN Karya ternyata DER nya juga tinggi sampai 2,99 persen. Itu yang menjadi salah satu pengaruh dibanding industri perbankan secara keseluruhan, mengapa DER di sektor BUMN plat merah menjadi tinggi atau naik.

Tetapi sebetunya concern-nya bukan sekadar DER. Itu hanya salah satu alat ukur. Tetapi harus dilihat misalnya di bank-bank BUMN sekarang tingkat profitabilitas dibandingkan bank swasta malah lebih tinggi bank swasta. Padahal ekuitas atau aset bank-bank pemerintah sebenarnya lebih besar dibandingkan bank dalam negeri. Kalau dengan bank swasta dalam negeri seperti UOB memang mereka lebih besar.

Sehingga sebenarnya bagaimana bank-bank plat merah ini tidak hanya menggantungkan sisi pendapatanya dari Net Interest Margin saja. Kunci nya adalah pada kreatifitas produk perbankan. Seperti BCA yang  punya jasa-jasa perbankan yang cukup luas dan berkembang. Sehingga keuntungannya meningkat. Termasuk juga kesiapan menghadapi risiko. Jadi semakin banyak pendalaman jasa perbankan maka tentu akan semakin bervariasi potensi penerimaan dan kinerjanya.

Jika kita bicara BUMN secara total atau tidak hanya BUMN perbankan, yang cukup menjadi perhatian adalah peningkatan jumlah utang menjadi 132,9 persen. Sementara kenaikan aset hanya 18.3 persen. Dengan total aset BUMN yang mencapai Rp7.200 triliun, maka kalau hanya bisa menghasilkan keuntungan yang hanya Rp187 triliun jelas mengecewakan. Itupun di dalamnya ada deviden sekitar Rp40 an triliun.

Menang, BUMN tidak kita posisikan harus profit. Tetapi yang jadi soal adalah rentabilitas sektor-sektor sejenis itu jauh lebih besar. Sehingga hal itu harus dijadikan bahan evaluasi. Dan lagi, potensi kerugian yang dialami oleh BUMN energi seperti Pertamina dan PLN sekarang amat besar.

Saya tidak setuju dengan ibu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa BUMN yang rugi itu lebih disebabkan oleh in-efisiensi dan penurunan daya saing. Tidak semuanya begitu. Kalau seperti Pertamina dan PLN, itu bukan karena in-efisiensi tapi karena pengaruh eksternal seperti kenaikan harga minyak bumi dunia dan depresiasi rupiah, semetara PLN tidak boleh menerapkan tarif adjustment. Juga, Pertamina tidak boleh menyesuaikan harga BBM sementara pemerintah tidak memberikan tambahan subsidi. Termasuk penugasan BBM satu harga yang semua biayanya dibebankan ke Pertamina, yang menyebabkan Pertamina mengalami kerugian.(pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang