BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
 Pengamat Kebijakan Publik/ Anggaran
Evaluasi Kebijakan Deregulasi Perekonomian

Keinginan ekspor itu sebetulnya ada, tetapi sulit jika tanpa dibarengi action. Dalam artian fasilitas-fasilitas untuk menunjang ekspor supaya meningkat itu belum terlihat. Program-program yang didistribusikan dengan tujuan meningkatkan ekspor juga tidak ada. Jadi, istilah dorongan ekspor itu hanya di permukaan saja.

Itulah kemudian yang harus dipikirkan. Keinginan ada, tetapi action dan treatment untuk meningkatkan ekspor itu mana?

Contohnya, mestinya sudah ada tindakan preventif menjelang adanya event-event menghadapi pemilu misalnya. Setiap kementerian atau lembaga seharusnya sudah ada saling koordinasi bagaimana agar kinerja ekspor tetap terjaga.

Adanya 16 paket kebijakan ekonomi juga tidak terlihat punya pengaruh signifikan terhadap peningkatan sektor rill kita. Jangankan sampai paket ke 16, dari paket 1 sampai paket 12 saja, lalu 12 sampai ke paket kebijakan 16 mana yang berpengaruh terhadap sektor riil? Dalam arti pemerintah punya keinginan untuk meningkatkan kuantitatif pertumbuhannya atau menjadikan penerimaan meningkat. Tapi yang ada lebih pada mengejar peningkatan kuantitatif pertumbuhannya. Upaya peningkatan ekspor itu hendaknya dapat mengejar banyak ketertinggalan di bidang ekspor kita. jangan hanya menjadi mimpi semata. Apalagi jika bicara sektor riil.

Sebenarnya selama ini bukannya kita terlena terhadap penerimaan dari hasil ekspor komoditas saja, tetapi saya tidak tahu apakah memang kita tidak bisa mempersembahkan kebijakan-kebijakan yang lebih fundamental untuk kemudian dapat mendorong peningkatan sektor riil ini. Hal-hal ini yang perlu diperbaiki.

Saya pikir kalaupun kemudian ada keinginan memperbaiki sektor riil dalam arti membuka ruang sebesar-besarnya kepada apa saja yang bisa diperbuat di dalam pasar bebas. Tetapi yang terjadi kan treatment-treatment nya tidak memberikan fasilitas kepada peningkatan ekspor. Persoalannya lebih kepada bagaimana menterjemahkan tujuan-tujuan yang ada. Lebih kepada operasionalisasinya saja yang tidak jalan dari kementerian atau lembaga yang diberi kewenangan dalam sektor riil.

Jika tidak ditreatmen dengan benar, apalagi dalam fluktuasi kurs Rupiah seperti ini, bisa jadi persolan-persoalan kemiskinan dan pengangguran akan meningkat.

Sekarang, jika BI saja sudah mengeluarkan statemen agar kinerja ekspor betul-betul didorong, berarti pak Jokowi sebagai pengelola anggaran harus cepat-cepat melakukan evaluasi terhadap kementerian atau lembaga yang ditunjuk mengelola persoalan finansial atau perekonomian. Mengevaluasi bagaimana 16 paket kebijakan deregulasi ekonomi itu bisa direspon secara operasional dan apakah sudah dilakukan evaluasi. Apakah terbukanya investasi itu benar-benar memberikan pengaruh kepada perekonomian Indonesia. Jangan-jangan diantara paket-paket kebijakan itu ada yang mempengaruhi dalam hal keterpurukan perekonomian Indonesia.

Kalau ditemukan persoalan, berarti ada yang salah. Harus dilihat kemudian, apakah yang salah pada sistemnya, atau sumber daya manusianya, atau pada anggarannya. Ketiga hal itu yang kemudian harus dilakukan evaluasi. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Bangun Infrastruktur, Juga Manufaktur Orientasi Ekspor             Capaian yang Bagus, Upayakan Terealisasi             Perang Kepentingan Melawan Korupsi             Nilai-Nilai Pancasila Sudah Lama Tewas             Setop Adu Nyinyiran             Pembenahan ke Dalam di Era Disrupsi              Mencegah 'Barjibarbeh'             Perlu Tindak Lanjut Komitmen Investasi             Tantangan Fiskal Di Tengah Gejolak Global             Akhlak Turun Ke Titik Nadir, Seks Bebas Tumbuh Subur