BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
ketua Umum Forum Tegal Brebes & sekitarnya ( FORTABES )
Era Digital, Era Peluang

Kita patut apresiasi keinginan besar dan niat baik Presiden Jokowi dalam menyampaikan pandanganya di depan para pemimpin negara di pertemuan APEC di Da Nang, Vietnam, kemarin bahwa di tahun 2020 Indonesia akan menjadi negara ekonomi digital di Asia Tenggara,

Tentu hal ini tidaklah mudah untuk mewujudkannya. Perlu dukungan nyata dari pemerintah untuk mendorong pelaku usaha UMKM untuk melakukan penetrasi dan memiliki aksesibilitas secara aktif menggunakan mengembangkan usaha dan transaksi secara digital.

Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur digital secara massif, menyediakan pelatihan secara gratis dengan melibatkan kampus untuk pendampingan, dan mewajibkan semua aparatur negara untuk memakai dan menggunakan produk UMKM secara online.

Melalui portal yang disediakan pemerintah untuk UMKM, mau beli apapun: makanan, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya tinggal buka portal yang disediakan Termasuk pengadaan barang seperti pakaian dinas, komputer, katering, tiket pesawat, dan lain-lain, wajib beli online di portal tersebut.

Cara ini akan efektif dan sangat membantu UMKM sekaligus meminimalisir penyimpangan yang mungkin terjadi dikarenakan tidak adanya dominasi perusahaan tertentu untuk pengadaan barang dan jasa di lembaga pemerintah.

Jika kita lihat UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang paling berat bebannya untuk menyesuaikan era digital adalah jenis usaha mikro. Usaha mikro memiliki aset maksimal di angka Rp50 juta, sedangkan omset mereka hanya Rp300 juta per bulan, belum dikurangi harga beli produk, Gaji, biaya pengiriman, biaya bongkar muat jika ada, biaya kebutuhan rumah tangga seperti: listrik, air, anak sekolah, pajak, sampah, keamanan lingkungan, telepon, pulsa, internet sehingga untung mungkin di angka Rp50 juta/bulan. Itu belum termasuk dikurangi biaya cicilan bank jika ada pinjaman.

Usaha mikro memiliki kelemahan secara teknologi dalam memasarkan produk. Pada umumnya, para pelaku usaha mikro minim pengetahuan terhadap perkembangan digital. Kebanyakan mereka jajakan usahanya di emperan jalan, di sudut-sudut gang, terkesan kumuh dan tidak tertata. Bayangkan kalau pelaku usaha mikro menjajakan usahanya melalui digital, produknya bisa dipasarkan dari dalam rumah. Konsumen pun tak perlu berbecek-becekan, berpanas-panasan untuk membeli barang dagangannya. Konsumen cukup buka portal, tinggal pilih jenis produknya, dan bertransaksi secara digital.

Dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan bisnis UMKM, baik bersaing dengan perusahaan ritel besar, maupun perusahaan e-commerce ketika sudah bermain di ekonomi digital.

Pemerintah harus memiliki skala prioritas untuk bisa mewujudkan cita-cita menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asean tahun 2020. Skala prioritas yang paling utama adalah bagaimana usaha mikro bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan digital.

Potensi menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asean cukup besar. Saat ini, masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan smartphone dan gadget lain yang ia miliki. Peluang ekonomi digital cukup terbuka lebar di tengah kelesuan daya beli masyarakat serta ambruknya ritel. Perkembangan dan pertumbuhannya ekonomi digital akan terus terjadi di waktu-waktu ke depan. Dan UMKM harus mampu memanfaatkannya.

Kita berharap adanya komitmen pemerintah sebagai regulator untuk terus mendorong UMKM agar bisa melakukan penetrasi di ekonomi digital serta memiliki market place sendiri yang khusus mempromosikan dan menyediakan produk-produk UMKM, lalu secara imprestif mendorong para aparatur negara membeli dan menggunakan produk UMKM.

Selain itu, membina seluruh pelaku UMKM untuk belajar dan membiasakan diri (digital literate) dengan dunia digital. Sehingga, ketika nanti mereka benar-benar bermain di ekonomi digital, UMKM bisa melakukan akselerasi layaknya e-commerce yang sudah lama menjadikan ekonomi digital sebagai lahan utama bisnis mereka.  Jika ini terjadi, UMKM bisa tumbuh pesat dan kuat. Ekonomi negara pun semakin kuat. Sudah dipastikan pertumbuhan ekonomi negara ini akan meningkat signifikan  di atas ekspektasi pertumbuhan ekonomi nasional 5,17 persen. (afd)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung