BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)
Empati Anggota Dewan Terhadap Orang Kecil Sudah Hilang

Sejak 2014, DPR RI tercatat telah menghabiskan anggaran Rp12,1 triliun. Dengan anggaran sefantastis itu, terkait fungsi legislasi DPR, total undang-undang yang berhasil disahkan hanya 16 UU. Ini artinya, satu UU menghabiskan anggaran Rp765 miliar. Ini benar-benar di luar nalar kewarasan.

Membicarakan kelakuan para politisi senayan ini memang perlu ekstra kesabaran. Kosakata empati seakan telah hilang dari kamus mereka. Publik mesti lebih bersabar lagi karena 'kegilaan' para anggota dewan semakin menjadi-jadi di 2017 ini.

Di saat utang negara menggunung dan anggaran terus defisit, DPR mengajukan kenaikan anggaran tahun 2018 menjadi Rp7,2 triliun. Ini jelas perampokan.

Salah satu alasan pengajuan penambahan anggaran karena secara teknis Gedung Nusantara miring sampai tujuh derajat. Tetapi dengan kinerja yang semacam itu, para politisi senayan harus maklum jika keluhan mereka tidak pernah ditanggapi positif oleh publik. Itu karena ulah dan kinerja mereka sendiri selama ini. Jika dikatakan Gedung Nusantara miring, bisa jadi publik menangkap berbeda. Bukan gedungnya yang miring, melainkan ‘isi kepala’ anggota dewan yang dianggap miring.

Pembangunan gedung DPR dengan argumen ingin membentuk DPR modern adalah cara berpikir yang ‘menyesatkan’.  Seharusnya DPR itu sadar, anggaran belanja dan pendapatan selalu mengalami defisit yang semakin tinggi setiap tahun.

Celakanya, selain pembangunan gedung baru, DPR juga merencanakan pembangunan apartemen untuk para anggota dengan alasan efisiensi. Permintaan itu sangat melukai konstituen DPR yang belum memiliki gubuk atau rumah. karena anggota dewan itu sudah menempati rumah dinas di Kalibata dan Ulujami.

Dengan fasilitas yang sudah disediakan negara, faktanya tidak semua anggota DPR menempati rumah dinas yang sangat layak huni itu. Yang terjadi, banyak unit yang justru ditempati oleh kader partai, keluarga, tenaga ahli DPR, dan para tamu. Padahal itu tidak dibenarkan dan jelas merugikan keuangan negara.

Sekalipun nanti hasrat membangun apartemen terealisasi, bisa jadi kejadian yang sama seperti di Kalibata dan ulujami bakal terulang. Mereka tidak menempati apartemen tersebut.

Pemerintah harus tegas menolak permintaan anggaran untuk hal-hal yang tidak berguna. Uang  triliunan rupiah akan lebih berguna bagi pos anggaran lainnya yang benar-benar membutuhkan dan berdampak terhadap masyarakat luas. Masih banyak masyarakat miskin bergizi buruk dan anak yang tidak sekolah karena sekolahnya ambruk. Mereka yang lebih patut diperhatikan. (pso)

 

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan