BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Pembina Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Ekonomi Syariah untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat (Bagian-1)

Ekonomi rakyat, dua suku kata yang selalu populer diucapkan dalam berbagai seminar tentang penanggulangan kemiskinan atau dalam ajang debat kampanye politik menjelang pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. Konsep ekonomi rakyat harus menjadi bagian dari konsep  ekonomi politik nasional untuk menunjukkan keberpihakan kepada upaya mencapai keseimbangan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan rakyat, penanggulangan kemiskinan dan bukan sekedar mercusuar atau basa-basi politik. Sangat tepat Presiden RI, Joko Widodo dalam pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR tanggal 16 Agustus 2018 lalu, menegaskan  bahwa: “Kita bersama harus mampu menyelesaikan janji kemerdekaan, terutama mengatasi masalah kemiskinan, ketimbangan antardaerah, dan kesenjangan pendapat antarwarga”. Pernyataan itu harus menjadi fokus capaian kinerja ekonomi nasional pemerintahan yang akan datang. 

Dengan tekad seperti itu saya sependapat bahwa, “Ruh” yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 yang meletakkan peran Negara disertai iklim demokrasi ekonomi dapat diterjemahkan sebagai cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk berusaha dan tumbuh berkembang guna meningkatkan martabat dan harkat ekonominya. 

Kemiskinan menurut pendiri mazhab Ekonomi Baru Keynes, merupakan cacat perekonomian karena ketidakmampuan suatu sistem ekonomi memberikan kesempatan kerja penuh dan kegagalan dalam pendistribusian pendapatan serta kekayaan yang merata. Perspektif pertumbuhan ekonomi percaya pada proses trickle down effect bahwa jika pertumbuhan tercapai maka pemerataan akan terjadi. Kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menciptakan kesenjangan yang lebar antara orang-orang kaya (pemilik modal) yang menguasai sumber-sumber daya langka dan masyarakat miskin yang tidak terakses sumber-sumber modal.

Kebijakan ekonomi politik di Indonesia saat ini dipandang kurang menunjukkan keterkaitan antara moral kepemimpinan publik dengan kesejahteraan masyarakat. Realitas ekonomi kita saat ini lebih dibangun oleh kekuatan konsumsi masyarakat dibandingkan dengan investasi. Pola konsumsi melebihi pendapatan (spending exceeds income), sehingga mendorong kebiasaan perilaku yang tidak etis dan immoral dalam meraih pendapatan dan penguasaan sumber-sumber ekonomi.

Pola konsumsi tinggi menimbulkan social cost, mendorong  peningkatan inflasi, korupsi, pengangguran, kriminalitas dan degradasi kualitas lingkungan. 

Beranjak dari tekad membangun kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam iklim demokrasi ekonomi yang tersirat dalam Pasal 33 UUD 1945, maka  penerapan sistem dan prinsip ekonomi syariah secara nasional adalah keniscayaan yang harus diyakini akan berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat. (pso

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)