BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Wakil Dekan Bidang Akademik FE dan Bisnis Univ. Soedirman, Purwokerto
Ekonomi Syariah Harus Dapat Membantu Pembangunan Ekonomi Indonesia

Memang dana zakat semestinya dikelola oleh negara. Di Malaysia, dana zakat juga dikelola oleh negara. Meskipun badan pengelolanya bisa mandiri, tetapi tetap di bawah kontrol negara.

Zakat, pemanfaatannya sudah ditentukan dalam Islam, tetapi dana infaq dan shodaqoh masih bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, fasilitas-fasilitas umum. Bunga bank yang oleh umat Islam amat dihindari, juga bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas umum.

Menurut saya tidak apa-apa. Malah pemerintah sebetulnya harus membuat regulasi tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh ini untuk membantu program pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

Hanya, ada aspek lain yang dilupakan oleh pemerintah, yakni seperti di Malaysia, dana zakat umat  bisa diperhitungkan sebagai pengurang pajak. Dengan demikian bagi umat Islam tidak double bayar. Sebagai pembanding, kalau dari segi agama dia membayar zakat, tapi dari peraturan negara dia membayar pajak.

Memang saat ini sudah ada aturan yang mengarah kesana agar tidak double bayar, tapi belum tersosialiasi dengan baik dan belum bisa sebagai pengurang pajak secara resmi. Seharusnya ada bukti resmi dari LAZIS bahwa kita membayar zakat, dan nanti bisa mengurangi pajak.

Beda dengan dana haji, karena dana haji itu dana individu yang dititipkan ke negara, tapi kalau zakat, itu sama seperti dulu Rasulullah membangun “Baitul Mal”. Waktu itu memang belum ada sistem pajak. Juga ada “Jizyah” buat non muslim. Nah itu pajak juga yang digunakan untuk kemaslahatan umat.

Jadi menurut saya tidak masalah dana infaq shadaqoh digunakan untuk kemaslahatan umat. Hanya untuk zakat memang ada persyaratan siapa penerimanya yang berhak. Cuma, harus dibangun sistem yang mengatur agar umat punya kesadaran membayar zakat, dan zakat efektif dipungut dan digunakan oleh Badan yang mengurus hal itu dibawah kontrol negara.  Kesadaran zakat umat juga masih rendah oleh karenanya perlu didorong dengan regulasi.

Pembayaran zakat juga terkait dengan trust (kepercayaan). Sekarang umat konon lebih percaya kepada Laznas di dekat rumahnya daripada ke Baznas. Saya usul memang harus dibangun struktur dan sistem dari Baznas, lalu ada Bazda di daerah dan UPZ (Unit Pengelola Zakat) di perkampungan. Semuanya harus consolidated sehingga pemungutan zakat, infaq dan shodaqoh ini efektif untuk membantu kemiskinan. Dan saya yakin dengan itu.

Soal pertumbuhan ekonomi syariah yang harus dibantu tumbuh oleh pemerintah, memang harus ada keseimbangan. Jadi menurut saya pemerintah sebetulnya tidak salah, untuk “memaksa” rakyat membayar zakat itu sudah benar, bahkan dalam hukum agama membantu.

Disisi lain, pemerintah harus bertindak seperti di Malaysia, maksudnya, ketika dia mau membantu tumbuh kembangnya ekonomi syariah, maka semua dana-dana itu harus disalurkan lewat bank syariah. Misalnya dana haji, hanya boleh disimpan di bank syariah. Nah itu sangat membantu pertumbuhan ekonomi syariah. Tapi kalau di sini sekarang belum seperti itu.

Juga yang populer sekarang SUKUK. Saat ini Indonesia menjadi contoh, karena pemerintah mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan dimanfaatkan untuk proyek-proyek pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Jadi menurut saya sudah waktunya pemerintah memberi perhatian khusus terhadap perkembangan ekonomi syariah, sebagai penyeimbang dari dana zakat yang hendak digunakan.

Sebagai akademisi, saya betul-betul berharap agar ekonomi syariah dapat membantu percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila