BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen
Ekonomi Pancasila Telah Lama Ditinggalkan

Dari perspektif sejarah utamanya sejarah hukum UUD serta UU PMA dan PMDN, bangsa ini telah mengambil keputusan meninggalkan pola ekonomi kerakyatan.

Ketika Orba mulai memerintah, kita ketahui adanya pertemuan antara petinggi pemerintah Soeharto dengan perwakilan para multinational corporations dengan tujuan membagi-bagi sumber daya alam Indonesia bagi keperluan investor kapitalis asing international. UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menjadi pintu masuk mereka sehingga pintu terbuka selebar-lebarnya. Selanjutnya, UU PMDN yang diundangkan setahun kemudian yaitu tahun 1968 melengkapi pergelaran karpet merah bagi pemodal asing serta pemodal nasional.

Di masa Kepresiden Soeharto tentu haram hukumnya mengutak-atik UUD 1945 utamanya Pasal 33. Yang dilakukan masa itu, paling jauh, hanyalah sebatas memberikan penafsiran baru terhadap pemberlakuan Pasal 33. Umpamanya istilah "dikuasai" oleh negara tidaklah harus diartikan sebagai dimiliki. Sama dengan di bidang politik arti kata "sesudahnya" yaitu setelah selesai seseorang menjabat presiden maka ia boleh dipilih kembali terus menerus sampai-sampai 32 tahun!

Nah, deliberasi penafsiran ulang makna pasal-pasal UUD 45 menguasai jagad politik ekonomi sosial semasa Orba karena UUD 45 di masa itu sama sekali pantang diubah walau hasrat hati yang dikuasai nafsu pengembangan kapital sebenarnya amat deras.

Memasuki era reformasi yang melengserkan Soeharto, nafsu syahwat kapitalisme tidak lagi bisa dibendung. Maka dengan segala cara dilakukan amandemen beberapa kali terhadap UUD 45. Terakhir amandemen tahun 2002. Termasuk, tentunya, Pasal 33 dengan beberapa pasal tambahan yang berdampak kepada makin jauhnya ekonomi kerakyatan di muka Bumi Pertiwi.

Tentu ada pakar seperti Mubyarto, Sritua Arif, Arief Budiman, Dawam Rahardjo, Sri-Edi Swasono untuk menyebut beberapa nama, namun "suara" mereka mempertahankan pola ekonomi kerakyatan hanya terdengar sayup-sayup sampai.

Tentu saja bandul lonceng selalu bergerak ke kanan lalu kembali ke kiri lagi. Adanya gerakan ekonomi politik populis sepertinya memberikan ruang bagi perubahan. Misalnya gerakan America First, Brexit dan sebagainya. Hanya saja hendaknya jangan pernah melupakan bahwa pada dasarnya orang-orang seperti Trump, May dan lain-lain adalah capitalists in optima forma.

Perbedaan pandangan di antara mereka, antara yang pro dan anti hanyalah soal gradasi, bukan substansi. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI