BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Sosiolog Institute Pertanian Bogor (IPB)
Ekonomi Pancasila, Sah dan Legitimate

Kita perlu memisahkan konsep ekonomi pasar sebagai sistem pertukaran, dan konsep kedaulatan ekonomi sebagai wujud Pasal 33 UUD 1945, dan struktur ekonomi dualisme ala Boeke atau ala Mingione (sosiologist dari Eropa) tentang fragmented society. Juga perlu pemahaman tentang tatakelola unit ekonomi kecil yang disinggung oleh tulisan di atas sebagai ekonomi "mbok Iyem" yang berjualan di emperan stasiun.

Pertama, Konsep ekonomi pasar adalah keniscayaan yang hidup menyejarah dan keniscayaan pula dalam ideologi ekonomi Pancasila. Konsep itu sah dan legitimate. Ia bahkan menjadi pilar penting sebagai institusi yang "bertugas" mengalokasikan kemakmuran antar pihak. Tidak hanya bagi lapisan ekonomi skala besar (saya menghindari kata kapitalis) dan lapisan ekonomi skala kecil. Dalam Pancasila, yang tidak sah dan tidak legitimate adalah alokasi sumberdaya dan kemakmuran ala state 100 persen alias sistem state-controlled economy layaknya negara komunis. Kita, NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sudah berkomitmen menolak ekonomi model terpusat - komunisme. Jadi tak ada yang salah dengan ekonomi pasar yang demokratis.

Tantangan ke depan adalah bagaimana agar pasar lebih berkeadilan, lebih memberikan akses yang setara bagi banyak partisipan perekonomian. Tidak ada sindroma kartelian dan informasi yang lebih transparan. Pada titik ini, kata kuncinya bukan soal pasarnya tetapi pada soal economic & market governance-nya. 

Kedua, soal ekonomi UKM atau sektor informal di negeri ini yang wajahnya diwakili oleh mbok Iyem adalah persoalan yang tidak mudah penyelesaiannya.!

Dalam teori, perekonomian di negara sedang berkembang (termasuk di beberapa kawasan di Indonesia) selalu dijumpai sistem ekonomi yang terbelah atau fragmented. Dalam sistem yang terbelah itu hadir dua aktor yang beraktivitas dalam industri/perdagangan/jasa yang sama atau saling melengkapi, tetapi dalam karakteristik yang berbeda 

(1) Ekonomi modern-skala-besar dan seringkali beroperasi global seperti yang kita dapati dengan berbagai resto siap saji  dari negara Paman Sam - dijalankan dengan standar penyajian makanan, standar pangan, standar keuangan, standar manajemen rantai-pasok hingga standar SDM amat sangat ketat.

(2) Warung UKM (usaha kecil menengah) atau sektor informal yang seringkali tidak mengikuti semua standar yang ada. Bahkan cara kerjanya pun seringkali ad hoc (voluntary), serabutan, dan karenanya tak terdaftar oleh catatan statistika formal.

Keduanya seringkali bersaing dalam perekonomian. Namun seringkali keduanya bekerja secara simbiosme-mutualisme.

Sebuah gejala yang umum bahwa sektor informal di kawasan berkembang, sektor informal-lah yang lebih banyak menyediakan kesempatan kerja. Sektor informal dan UKM adalah pahlawan bagi masyarakat lapisan bawah yang berpendidikan rendah. Itu sebabnya "mbok Iyem" mewakili sektor ekonomi yang heroik bagi lapisan bawah dalam sistem sosial kita.

Kita tidak boleh membiarkan warung-warung "mbok Iyem" terus kumuh, tanpa standar, ad hoc, serabutan dan tanpa kepastian seperti itu. Carany adalah:

(1) Formalisasi via penerapan berbagai standar terhadap sektor informal tersebut, yang seringkali mengalami kegagalan. 

(2) Kemitraan dengan usaha skala besar yang dalam praktek keseharian muncul dengan label kebijakan anak-angkat, usaha-mitra, PIR (Perkebunan Inti Rakyat).

Sejatinya, selama 73 tahun merdeka, tidak pernah ada program eliminasi sektor informal atas nama pertumbuhan ekonomi. Bahwa stasiun atau ruang-ruang publik seperti trotoar harus bersih dan tertib dari aktivitas-aktivitas ekonomi sektor informal yang berciri tak beraturan dan berserakan , tak lantas hal itu berarti NKRI anti UKM. Tak lantas NKRI anti sektor informal. 

Indonesia harus modern dengan ketertibannya, tetapi sekror informal pun tak boleh dimatikan. Solusinya: mereka dialihkan atau ditingkatkan standar tata-kelolanya (kata kuncinya lagi-lagi soal small-scale business governance). Kota-kota di Indonesia harus modern layaknya London, Tokyo, New York dan lain-lain, tetapi dengan ciri usaha kecil menengah yang standardized internationally.

Sektor informal tak boleh dibunuh. Ia ditingkatkan standarnya. Fragmented Society ala Italia dan Perancis bisa tumbuh menjadi dua entitas bisnis kecil dan besar yang saling mengisi dan memperkuat. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF