BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
Ekonomi Kerakyatan di tengah Laju Revolusi Industri 4.0

Setiap kali hari ke-tujuh belas di bulan Agustus menghampiri lintasan waktu di Indonesia, maka setiap kali itu juga banyak momen tercipta, baik yang berperspektif masa lampau maupun masa depan. Sekaligus momen tersebut bertautan dengan berbagai isu di sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Demikian juga dengan kisah mbok Iyem, pedagang nasi rames di sekitar stasiun sebuah kota kecil di Jawa Tengah - Indonesia.

Masih banyak mbok Iyem-mbok Iyem lainnya di Indonesia. Hal ini membuat kita sebagai bangsa Indonesia diingatkan bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan yang dideklarasikan Soekarno dan Hatta tujuh puluh tiga tahun silam masih belum terpenuhi. Adalah tugas dan kewajiban kita semua untuk mengupayakannya bukan hanya sebagian pihak yang disebut pemerintah.

Konsep negara kesejahteraan atau welfare state yang kemudian bertransformasi dalam banyak konsep turunan lainnya, menjadi landasan kerja pemerintah atau penguasa di berbagai negara dengan tujuan mensejahterakan rakyatnya, meski dengan berbagai metode atau cara masing-masing. Indonesia juga memiliki konsep tersebut yang dicantumkan dalam alinea keempat mukadimah UUD 1945. 

Salah satu cara mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia adalah konsep ekonomi kerakyatan dan sudah dengan jelas ditulis di Pasal 33 UUD 1945. Namun sayang, dalam operasionalisasinya banyak penafsiran dan penerapannya oleh berbagai pihak. Hal ini membuat ekonomi kerakyatan sebagaimana dicitakan para pendiri bangsa sebagai jalan menuju kesejahteraan Indonesia, sangat lambat diwujudkan bahkan ada kecenderungan memudar seiring waktu berjalan.

Sejarah mencatat, generasi demi generasi silih berganti berupaya mengerjakan konsep ekonomi kerakyatan namun di tengah deru hiruk pikuk situasi lingkungan dan berbagai kepentingan internal maupun eksternal negara Indonesia, sering kali kompromi atau jalan tengah merupakan keputusan yang diambil untuk dapat memuaskan semua pihak, meski disadari juga bahwa hal tersebut menjauh dari ekonomi kerakyatan. Memang tidak mudah dalam kenyataan mewujudkan ekonomi kerakyatan di Indonesia. 

Tantangan besar saat ini terhadap ekonomi kerakyatan adalah pemahaman dan kepercayaan generasi penerus terhadap ekonomi kerakyatan. Era digital yang diusung generasi milenial adalah kenyataan Indonesia hari ini dan masa depan. Sepertinya konsep ekonomi kerakyatan harus dikunjungi kembali generasi milenial bersama generasi pendahulunya agar proses “baton passing” seperti di nomor lari estafet cabang olahraga atletik dapat berjalan mulus. Hal ini penting agar tidak muncul lagi mbok Iyem-mbok Iyem di masa datang yang disebut-sebut sebagai era Industry Revolution 4.0

Berbagai lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal menjadi sandaran untuk mencetak sumberdaya manusia Indonesia yang paham dan percaya terhadap ekonomi kerakyatan. Sebuah konsep akan tidak pernah terwujud jika tidak ada orang yang paham dan mempercayainya untuk dikerjakan. Apabila generasi penerus dengan mulus dapat menerima tongkat estafet perjuangan mewujudkan ekonomi kerakyatan maka kemajuan lari bangsa Indonesia akan lebih cepat mendapat medali emas - Indonesia sejahtera melalui ekonomi kerakyatan. 

Learning in history, learning in experience, surviving for now and the future, just like this amazing country...Indonesia” merupakan petikan untuk refleksi tujuh puluh tiga tahun Indonesia merdeka. Sebagaimana generasi Soekarno-Hatta menyalakan obor ekonomi kerakyatan semoga generasi penerus dapat menjaga nyala obor tersebut tidak padam untuk menerangi jalan menuju Indonesia sejahtera. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF