BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ekonom, Dosen Fakultas Ekonmi UGM, Peniliti pada Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. Komisaris Independen PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk
Ekonomi Kerakyatan Belum Ideal, Tapi Sudah Dilaksanakan

Kalau kita bicara ekonomi kerakyatan sebetulnya petunjuknya itu ada di Pasal 33 UUD 1945 dari situ berarti kita harus lihat bagaimana terjemahan pasal per pasal. Memang dalam pasal 33 ayat 1 itu arah jelas ke Koperasi. Kemudian kalau dilihat dari perkembangannya memang Koperasi di Indonesia itu turun naik. Sampai dengan 1965 sebetulnya perkembangan Koperasi di Indonesia boleh dibilang lumayan pesat apalagi di era Bung Hatta menjadi wakil presiden. Nah, Koperasi itu baru mulai banyak mengalami masalah setelah 1965. Setelah itu nampaknya Koperasi mempunyai “penyakit” yang tidak kunjung sembuh sampai akhirnya kemarin Undang-Undang Koperasi terakhir batal demi hukum.

Koperasi itu baru kita bicara Pasal 33 ayat 1, belum kita masuk ke Pasal 33 ayat 2 yang saya kira relatif sukses. Karena Pasal 33 ayat 2 itu selain regulasi terjemahan konkrit nya adalah BUMN. Sejarahnya diawali dengan nasionalisasi tahun 1957 dan saya kira peran BUMN sampai sekarang ini lumayan baik. Saya tidak ada seorang pun yang bisa membantah bahwa BUMN adalah pelaku ekonomi yang cukup penting di Indonesia. Baik di sektor kelistrikan, air, transportasi, telekomunikasi, pendek kata hampir semua sektor ekonomi termasuk perbankan. Itu semua adalah wujud konkrit dari pengamalan ekonomi kerakyatan itu. itu terkait Pasal 33 ayat 2.

Sampai sejauh ini jumlah BUMN kalau ditinjau dari ukuran untung rugi, jumlah BUMN yang rugi itu sudah semakin berkurang. Tapi saya kira ukurannya tidak semata-mata untung rugi. Coba saja dilihat berapa banyak angkatan kerja Indonesia yang bekerja di BUMN, itu banyak sekali. Itu salah satu peran BUMN dalam ketenagakerjaan dan kesempatan kerja. Hal lainnya dari segi pemenuhan kebutuhan masyarakat, berapa banyak barang dan jasa yang dihasilkan oleh BUMN.

Kalau soal kesempatan berusaha bagi rakyat kecil itu soal lain lagi. Kalau BUMN itu sudah spesifik, dia bicara masalah cabang-cabang produksi penting yang dikuasai oleh negara dan untuk hajat hidup orang banyak. Dan usaha rakyat saya kira masih tetap terbuka luas sekali. Bahkan boleh dikatakan semua usaha di luar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasasi hajat hidup orang banyak sebetulnya bisa dimasuki. Dan tidak sedikit usaha-usaha ekonomi rakyat itu juga bergerak atau merupakan bagian dari usaha-usaha BUMN. Di bidang transportasi ada ojek. Di kelistrikan juga saya kira banyak jasa-jasa kelistrikan.

Sejauh ini kita memang tidak ada pilihan karena ekonomi kerakyatan itu adalah amanat undang-undang dasar. Cuma memang benar belum ideal dan masih banyak yang harus disempurnakan di sana-sini. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF