BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Indef
Efektifkan Student Loan Debt

Pemerintah harus lebih dulu melihat struktur tenaga kerja di setiap lapangan usaha. Berdasarkan data ILO, sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja di (1) sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, (2) perdagangan, (3) manufaktur (industri).

Data BPS juga memperkuat data ILO, menyatakan dari tahun 1998-2017, struktur tenaga kerja Indonesia dominan bekerja di ketiga sektor itu. Tambah satu sektor lagi yaitu sektor jasa. Jadi empat sektor lapangan usaha yang mendominasi. Padahal banyak sektor lapangan usaha yang dapat digarap seperti konstruksi, pertambangan, dan lainnya.

Oleh karena itu seharusnya pemerintah perlu meningkatkan skill tenaga kerja yang bisa mengisi semua sektor tersebut.

Dalam nota keuangan APBN 2019, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp41,26 triliun pada tahun ini. Anggaran tersebut naik dibanding 2018 sebesar Rp39,87 triliun, 2017 sebesar Rp37,7 triliun, dan 2016 sebesar Rp37,67 triliun.

Saat ini, ada link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha, namun belum efektif. Bukti link and match antara lain ada program riset yang dikeluarkan kemenristekdikti berupa pemberdayaan masyarakat. Biasanya program ini, misalnya perguruan tinggi membuat riset untuk mengivestigasi problem penyebab mengapa tengkulak tetap merajalela di Indonesia. Salah satu penyebabnya karena petani kurang akses ke modal dan akses ke market. Perguruan tinggi kemudian memberikan pelatihan usaha simpan pinjam dan membantu berdirinya kelompok tani simpan pinjam agar petani memperoleh akses lebih besar ke modal.

Dalam upaya mengurangi beban mahasiswa yang tidak mampu dalam kaitannya mencapai target SDM berdaya saing tinggi, skema pendanaan kredit mahasiswa dengan bunga maksimal 5 persen dan 3 tahun, menurut saya tidak feasible. Pertama, karena student loan harus jangka panjang minimal 3 tahun untuk mereka yang mau kuliah D3 dan 4 tahun untuk yang mau kuliah S1. Belum lagi setelah lulus kadang ada jeda untuk mencari pekerjaan. Kedua, student loan seharusnya bunganya rendah, kalau diberikan bunga kurang dari 5 persen itu jauh lebih baik. Di negara lain, mereka dapat student loan dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun Student loan sebaiknya diberikan pada penduduk pada usia kerja.

Ihwal Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebenarnya kebijakan yang bagus apabila bisa diimplementasikan di Indonesia. Mengingat struktur tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD-SLTA. Oleh karena itu jika KIP Kuliah dapat diimplementasikan di Indonesia maka akan mengubah struktur tingkat pendidikan tenaga kerja dari Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan paling tinggi SLTA menjadi tenaga kerja tingkat pendidikannya lulusan diploma atau bahkan sarjana.

Namun perlu kita cermati skema pendanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah ini apakah berupa subsidi atau student loan debt (utang).

Jika Kebijakan KIP kuliah tersebut diterapkan dengan subsidi maka beberapa konsekuensi yang harus dicermati:

Pertama, Subsidi akan menjadi beban APBN, Kedua, Subsidi belum tentu akan mendorong semangat mahasiswa pemegang KIP untuk lulus dengan cepat dan berprestasi karena tidak ada beban mereka untuk mengembalikan.

Jika KIP kuliah diimplementasikan dengan skema pendanaan student loan debt maka konsekuensinya: 1. tidak membebani APBN dan 2. Mahasiswa akan lebih bersemangat untuk lulus dan cepat mencari pekerjaan karena mereka punya beban moral untuk mengembalikan uang yang dipinjam untuk biaya kuliahnya.

Skema pendanaan ini sudah diterapkan di beberapa negara seperti Korea, negara-negara Eropa, China dan US.

Terkait Bonus Demografi, pada 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Stunting (masalah kurang gizi kronis) bisa saja mengancam gagalnya bonus demografi. Hal ini bisa dicegah jika asupan gizi cukup. Salah satunya dengan memberikan susu dengan jumlah cukup kepada anak-anak Namun kenyataannya, riset INDEF menemukan bahwa jumlah peternak sapi perah yang menghasilkan susu segar domestic berkurang drastic karena harga susu segar di tingkat peternak relative rendah antara Rp 3000- Rp 6000 per liter. Mereka jadi tidak bersemangat beternak sapi perah untuk memproduksi susu. Sebagian besar susu yang dijual di supermarket berasal dari susu impor dari negara lain. Kalo pemerintah serius terhadap masalah stunting, hal ini harus diperhatikan.(pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan