BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
ketua Umum Forum Tegal Brebes & sekitarnya ( FORTABES )
Efek Domino Jual Aset Nasional

Penjualan aset penting nasional seperti bandara dan jalan tol kepada pihak asing membuat kita terperangah. Betapa tidak, sosok Jokowi yang lugu dan polos terkesan “menipu”. Saat Jokowi membangun banyak infrastruktur, harapannya ekonomi kita akan tumbuh dan berjalan baik. Presiden Jokowi telah membuat langkah yang tidak populis di tengah upaya para pendukung menaikkkan elektabilitasnya menuju kontestasi Pilpres 2019 nanti.

Mengutip Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut: ayat (2)  Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. ayat (3) menyebutkan: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kaitannya dengan dengan Pasal 33 dalam UUD 1945, bagaimana Indonesia di tangan Jokowi bisa memperkuat pondasi-pondasi demokrasi ekonomi yakni  kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berkemandirian sejalan dengan program unggulan pada saat kampanye di Pemilu Presiden 2014 yakni Nawa Cita

Sayangnya, gaya kepemimpinan Presiden Jokowi bertolak belakang dengan Nawa Cita yang digagasnya. Gaya kepemimpinan model ini saya anggap sebagai gaya “Dewa Mabuk”. Atau dalam bahasa Tionghoa disebut ”Zui Quan”. Presiden saya gambarkan sebagai sosok Dewa dalam tatanan pemerintahan karena di tangannyalah nasib rakyat ditentukan, bak seorang dewa terhadap umat manusia.

Jurus-jurus dewa mabuk a la Jokowi semakin meyakinkan kita atas anggapan bahwa Presiden Jokowi pro asing dan aseng. Sikap ini juga yang menimbulkan kesenjangan ekonomi antara kelas bawah dengan kelas menengah atas. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin sulit mendapatkan fasilitas hidup di tengah kelesuan ekonomi nasional.

Kita sebagai pemilik tanah, akan menjadi tamu dan tersingkir dari tanah kita sendiri. Tanah ini milik kita, kita peroleh dengan cucuran keringat yang dipungut pajaknya setiap tahun. Setelah dibangun oleh pemerintah, dijual ke pihak asing, peruntukannya bisa kita nikmati dengan catatan kaki “hak guna pakai dan bayar". Secara perlahan, suka tidak suka, rakyat pemilik tanah akan terusir dan menjadi tamu di negerinya sendiri.

Rezim Jokowi secara perlahan tapi pasti telah merusak demokrasi ekonomi, serta mencederai cita-cita Trisakti para founding father:  “Berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan”.

Investasi asing sangat kita butuhkan untuk meningkatkan lapangan kerja, dengan catatan mereka hanya mendapatkan hak guna pakai dan tidak bisa memilikinya. Harus ada batasan khusus, perlakuan khusus demi terwujudnya pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Langkah Jokowi yang pro asing menimbulkan efek domino yang luar biasa hebat. Uang akan mengalir deras ke luar. Mereka bisa pergi pulang kapan saja. Tingkat harapan hidup kita kian hari kian surut. Korupsi merajalela. Penegakan hukum tebang pilih. Lapangan pekerjaan semakin sulit di tengah tingginya tuntutan buruh terhadap kenaikan upah ikut memberikan kontribusi tingkat inflasi. Sementara pengusaha dalam negeri mempertimbangkan penutupan sebagian usahanya untuk bisa bertahan di tengah kelesuan daya beli masyarakat.

Ada banyak investor nasional yang memiliki aset dan kemampuan yang tidak kalah dengan investor asing. Mereka bisa kita berdayakan untuk menggarap proyek-proyek penting nasional. BUMN dan BUMD kita berikan reward and punishment. Mereka diberikan target revenue melalui usahanya. Jika mereka tidak bisa memenuhi target revenue tersebut, maka wajib diberikan punishment berupa pengurangan anggaran, pengurangan insentif, bonus, dan renumerasi. Begitupun sebaliknya.

Harapan saya sebagai rakyat kecil adalah Presiden Jokowi segera mengubah image pro asing menjadi pro bangsanya sendiri. Tunjukkan bahwa rezim Jokowi memiliki kemampuan menolak kepentingan asing yang masuk ke Indonesia. (afd)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF