BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)
Divestasi Saham Freeport: Pencitraan Versus Pencitraan

Penandatanganan Head of Agreement (HoA) oleh Presiden Direktur Freeport McMoran (FCX) dan Direktur PT Inalum yang salah satunya tentang Divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (FI) mendapatkan kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Amien Rais (AR). Alih-alih mengapresiasi atas diraihnya peningkatan divestasi dari 10 persen menjadi 51 persen, AR menyatakan bahwa hal tersebut hanya pencitraan, bahkan pembodohan publik. Di sisi lain, pihak istana menyatakan bahwa AR berbicara tanpa data, berbohong, dan pencitraan untuk pencalonan presiden. Siapa yang benar, siapa yang berbohong, dan siapa yang pencitraan?

Tidak perlu dicari siapa yang paling benar, karena keduanya menyatakan kebenaran menurut versinya dan kenyataannya. Benar, menurut pemerintah, bahwa telah ada kesepakatan untuk divestasi saham FI meskipun masih belum final dan masih harus melalui proses-proses berikutnya, seperti pembayaran, pembuatan Joint Venture Agreement (JVA) dan proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sebaliknya AR pun benar, bahwa sampai saat ini FI masih dikuasai dan dikendalikan FCX.

Apakah ada yang berbohong? Mari khusnudzon dulu, meskipun di kemudian hari terbukti ada kesalahan di salah satu atau kedua belah pihak, kita anggap mereka tidak bermaksud berbohong.

Yang jelas kedua pihak ketika menyampaikan "kebenaran" disampaikan dengan terlalu bersemangat dan "heroik"sehingga kesan pencitraan keduanya nampak jelas. Oleh karena itu yang terjadi adalah Pencitraan versus Pencitraan. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)