BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Center of Development Studies (CDS), Tenaga Ahli DPR-RI Koordinator Cluster Industri dan Pembangunan (Komisi IV, V, VI dan VII), Dosen STIKOM Jakarta
Divestasi Saham Freeport, Lebih Dominan Pencitraan Ketimbang Substansi

Perkembangan divestasi saham Freeport terus mendapatkan perhatian publik. Sudah sepantasnya masyarakat Indonesia terus memantau proses pengembalian hak pengelolaan atas kekayaan milik bangsa yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah ini. 

Sepanjang 2018 ini setidaknya terjadi beberapa proses. Berpindah dari satu proses ke proses lain, bergerak dari satu gelanggang ke gelanggang lain. Selalu lahir babak baru dalam proses divestasi Freeport ini. Apakah ada kemajuan ? Mungkin ada, tapi belum signifikan.

Contohnya penandatangan Head of Agreement (HoA) pada 12 Juli 2018 lalu. Pemerintah mengkapitalisasinya seakan-akan Freeport sudah kembali ke Negara. Padahal HoA bukanlah MoU (Memorandum of Understanding). MoU lebih mengikat dan punya power mengeksekusi, sedang HoA hanya perjanjian payung yang mengatur hal-hal prinsip saja, bukan kesepakatan Jual Beli Saham. Aroma pencitraan sangat kental mewarnai pemberitaan tentang proses ini.

Masih di bulan Juli 2018, kesepakatan harga saham Freeport tercapai. Tapi disinyalir terlalu mahal. Kesepakatan harga ini tercapai dalam kondisi terdesak. IUPK sementara (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Freeport Indonesia habis pada 4 Juli 2018. Meski terdesak aturan hukum, Freeport masih gagah perkasa pasang harga. Indonesia akhirnya menyerah di harga 3,5 miliar dolar AS. Tidak ada negosiasi lagi.

Padahal waktu Pemerintahan RI tahun 2013 memproses perebutan saham Inalum dari Jepang, didesain pemerintah dengan komprehensif. Progress dan tahapannya jelas. Saat itu Jepang melalui NAA (Nippon Asahan Aluminium) kasih harga 626 Juta dolar AS. NAA menggertak. Ngotot. Pemerintah tak mau kalah, harga dipatok di 558 juta dolar AS. NAA pun menyerah, Jepang takluk dalam negosiasi Indonesia.

Dibanding Inalum, persoalan Freeport memang lebih kompleks. Nilai transaksinya jauh lebih besar, harga sahamnya lebih dinamis. Belum lagi urusan limbah tailing, keinginan FCX tetap mengontrol operasional FI, serta sebagian produksi yang sudah diijonkan ke Rio Tinto. Justru itu semua harusnya jadi tantangan bagi pemerintah. Untuk kesuksesan yang lebih besar, harus memiliki planning yang lebih matang. Rencana yang komprehensif harus langsung mengarah pada substansi, bukan merencanakan pencitraan diri atas "keberhasilan semu" yang membodohi rakyat.

Termasuk rencana melakukan konsolidasi dengan Kepala Daerah terkait, pengelolaan funding dengan Perbankan, penyelesaian gugatan hukum seusai temuan BPK atas kerusakaan lingkungan dan ekosistem sebesar 13,59 miliar dolar AS. Ditambah lagi persoalan nilai transaksi seharga 3,5 miliar dolar AS, yang berarti sekitar 58 persen dari aset Inalum. Ini harus cermat diprediksi dan direncanakan pemerintah, sehingga tahapan perkembangan divestasi saham Freeport benar-benar ada kemajuan signifikan dari babak pertama ke babak selanjutnya, bukan sekedar pindah gelanggang dari satu persoalan ke persoalan lainnya. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998