BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel
Divestasi Freeport: Membangun Kedaulatan Politik

Penandatanganan kesepakatan awal (Head of Agereement) antara pemerintah dan Freeport-Mc Moran harus kita apreasiasi karena ini merupakan langkah awal untuk mengembali kedaulatan politik Indonesia yang selama ini sudah digadaikan pada asing. Ini bukan bentuk pencitraan dan pembodohan politik sebagaimana yang disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais ketika menghadiri acara halal bihalal Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Jakarta Pusat, Sabtu (14/7/2018). Ini merupakan wujud untuk mengimplementasikan UUD 1945 khususnya Pasal 33 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara yang diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran yang besar-besarnya. Walaupun jauh dari tuntas sebagaimana yang disampaikan oleh Drajat Wibowo (ekonom Institute for Development of Economics and Finance), namun ini merupakan kemajuan bagi pemerintah Indonesia yang selama ini memiliki bergaining position yang lemah jika berhadapan dengan pihak asing khususnya MNC dan TNC Amerika.

Penguasaan asing luar biasa. Air, batubara, minyak dan gas, mineral dan pertambangan dikuasai oleh asing secara mayoritas. Wajar kalau negosiasi antara pemerintah dan Freeport berlangsung alot dan melalui proses panjang karena Freeport tidak mungkin mau melepaskan saham mayoritasnya sebesar 90,64 persen. Jika divestasi ini disetujui maka Freeport kehilangan hak monopolinya yang telah mereka kuasai sejak  mendapat KK (Kontrak Karya) dari pemerintah tahun 1967, PT Freeport sampai kini terus mengekploitasi tanah Papua secara masif dengan menambang emas, perak dan tembaga.

Dalamperjalanannya, berbagai masalah muncul dalam hubungan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport, terutama menyangkut jatah penerimaan negara yang kurang optimal. Selain itu posisi negara Indonesia seakan tidak berdaya untuk menangani masalah PT Freeport khususnya pada masalah lingkungan, kesejahteraan rakyat Papua, tenaga kerja dan ToT(transfer of technology). Mengapa demikian karena dibalik PT Freeport ada kepentingan Amerika Serikat yang memang sejak awalnya pemerintah Orde Baru pimpinan Soeharto di bawah pengaruh kekuasaan Amerika untuk membendung pengaruh komunis.

Kuatnya pengaruh Amerika negosiasi sejak tumbangnya Orde Baru sampai berakhirnya pemerintah SBY belum ada satu pun kesepakatan untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia atas PT Freeport. Posisi Indonesia mulai menguat setelah pemerintah Jokowi mengeluarkan PP Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur beberapa hal antara lain: mengenai divestasi saham hingga 51 persen, harga patokan penjualan mineral dan batubara, kewajiban pemegang KK untuk mengubah surat izin dan lain-lain.

Terbitnya PP ini mendapat respon keras dari PT Freeport yang mengganggap pemerintah Indonesia tidak kooperatif dan mengancam memberhentikan ribuan karyawan dan membawa Indonesia ke badan arbitrase internasional. Kondisi inilah yan menyebabkan berlarut dan alotnya perundingan antara pemerintah dan PT Freeport. Hasil divestasi Freeport ini harus kita syukuri dan kita harus terus men-support  agar divestasi ini betul untuk kepentingan bangsa dan negara dan bukan untuk kepentingan kelompok dan golongan tertentu.

Ini merupakan titik awal kita untuk mengembalikan Indonesia berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. Mudah-mudahan di tahun politik ini rakyat semakin cerdas dalam menerima informasi dan tidak terpengaruh berbagai bentuk propaganda dan agitasi yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Bangun kehosifan nasional kita agar panetrasi asing tidak mengganggu integgrasi bangsa. Ingat bahaya NEKOLIM (Neo-kolonialisme dan imperialisme) tetap mengancam Indonesia. (cmk)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan