BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)
Disvestasi Saham Freeport Harus Bermakna Subtantif

Setelah negosiasi berjalan cukup lama dan alot, akhirnya Heads of Agreement (HoA) antara PT (Persero) Indonesia Asahan Alumunium  (PT Inalum) yang mewakili  Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan PT Freeport Mc Moran (FCX), induk perusahaan PT Freeport Indonesia (FI) ditandatangani. HoA ini berisi empat poin penting: divestasi 51 persen saham FCX; perpanjangan operasi FI sampai tahun 2041; pembangunan smelter; dan stabilitas finansial. 

Di antara empat poin tersebut, poin pertama paling memiliki efek bombastis di masyarakat dan sangat viral di berbagai media massa dan media sosial. Seakan-akan FI sudah dikuasai oleh Indonesia dan separoh lebih keuntungan-keuntungan FI akan jatuh ke tangan Indonesia, dan dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Papua.

Imej tersebut tidak salah, karena HoA tersebut secara normatif mengikat. Tetapi HoA  masih bersifat sangat umum, sehingga belum operasional. Untuk menjadi lebih khusus dan operasional masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui: pembayaran; pembuatan Joint Venture Agrement (JVA) dan penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

Yang sangat krusial dari tahapan-tahapan tersebut adalah pembuatan JVA, karena detailnya terletak di dalam klausula-klausula JVA. Oleh karena itu dalam JVA harus dipastikan bahwa pemilikan saham 51 persen (mayoritas) paralel dengan hak pengendalian perusahaan, sehingga pihak Indonesia mengendalikan FI. Persyaratan 51+1 sebagai syarat mayoritas suara harus ditolak.

Selanjutnya, pihak Indonesia harus memegang kendali juga dalam menentukan jabatan direksi dan komisaris, sehingga  jabatan-jabatan strategis dapat yang menentukan arah perusahaan. 

Kewajiban membangun shelter harus ada pada pihak FCX, karena kewajiban tersebut sudah ada sebelum divestasi. Hal ini juga harus menjadi syarat perpanjangan operasi FI setelah tahun 2021.

Beberapa klausula lain harus bisa menjamin bahwa akuisisi saham 51 persen bukan semata-mata masalah peningkatan persentase kepemilikan saham dari 10 persen menjadi 51 persen, tetapi secara substantif juga tidak justru merugikan pihak Indonesia. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF