BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Penyintas kekerasan seksual, aktivis perempuan
Diskriminasi Perempuan Belum Disikapi Serius oleh Pemerintah

Secara garis besar, keseriusan pemerintah menyikapi persoalan diskriminasi terhadap perempuan memang belum kelihatan sama sekali. Fokus mereka masih sebatas pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru tanah air dan meninggalkan pembangunan cara berpikir masyarakat. Akibatnya, angka dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan terus ada. 

Ini diperparah oleh masifnya radikalisasi agama yang selalu menempatkan perempuan menjadi gender kedua setelah laki-laki. Manifestasi ketimpangan relasi gender ini juga terus terjadi di dunia kerja. Membuat perempuan terus mengalami penindasan di dunia kerja.

Anggapan-anggapan patriarki yang menempatkan peran perempuan hanya di area domestik dan sebagai obyek, menjadikan posisi perempuan pekerja menjadi berbahaya. Perempuan rentan dilecehkan, dibedakan penghasilannya karena dianggap tidak maksimal kinerjanya (karena beban mengurus rumah tangga), dan mengalami bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Pemerintah dan masyarakat, belum melihat persoalan diskriminasi gender yang berujung pada berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang terstruktur akibat sistem nilai patriarki. Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan (juga perempuan pekerja) tidak dianggap struktural. Ini yang membuat pengelola negara masih menganggap persoalan ini kurang penting dan tidak berpengaruh pada stabilitas negara. 

Padahal sebaliknya, fenomena ketimpangan gender yang bermanifestasi pada diskriminasi gender adalah dasar ketidaktahanan (unsustainable) dalam masyarakat, yang berakibat pada ketidakstabilan yang terus-menerus di akar rumput. Tentu sangat berdampak pada pembangunan, terutama index pembangunan manusia. Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia, IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. 

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM sendiri dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, kemudian pengetahuan, serta standar hidup layak

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat atau penduduk). IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara.
Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena sebagai ukuran kinerja pemerintah. (grh)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Sampah Kita Adalah Tanggung Jawab Kita!             Kebijakan Persampahan Berbasis Lingkungan             Mencermati Spirit Konvensi Basel             Impor Sampah, Menambah Musibah             Pemerataan Pendapatan Tak Bisa Lewat Pasar Modal             Menggabungkan Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan             Adakan Cerita Seru yang Tidak Selalu Mengacu pada Benda Koleksi             Pembuktian Terbelenggu Prosedural Hukum Acara MK             “The Comedy of Errors”             Penyatuan Picu Kepincangan Pemerintah