BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Bidang Advokasi KontraS
Diskresi Kepolisian Bermasalah?

Dalam pemantauan dan advokasi yang KontraS lakukan, memang permasalahan terkait penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri banyak dipicu oleh dua hal di atas, yakni korban penembakan melawan aparat atau berusaha kabur saat hendak ditangkap. Walau demikian, tidak menutup kemungkinan ada kasus-kasus penyalahgunaan senjata api oleh Polri yang dipicu oleh hal lain. Tapi, karena tidak terekspos atau tidak dilaporkan, akhirnya tidak banyak diketahui oleh publik. 

Terkait kemungkinan arogansi polisi dalam kasus penembakan, hal ini memang menjadi tantangan. Pasal 8 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian mengatur tentang diskresi penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian. Salah satunya, misalnya, sebagai upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

Adanya kewenangan diskresi yang dimiliki anggota Polri ini dalam praktiknya seringkali menjadi masalah di lapangan, karena penafsiran diskresi ini seringkali menjadi tidak terukur dan berpotensi terhadap terjadinya tindakan sewenang–wenang hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Diskresi tersebut tentunya harus tetap memperhatikan prinsip–prinsip penggunaan kekuatan yang telah ditentukan dalam Pasal 3 Perkap yang dimaksud, yakni legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal.

Ya, betul. Penggunaan senjata api masih menjadi sorotan dalam tiap peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dari data KontraS pada rentang waktu Juni 2018–Mei 2019, kami mencatat penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian yang menyebabkan terjadinya 423 peristiwa penembakan dan mengakibatkan 435 jiwa luka–luka dan 229 tewas.

Dari angka itu, kami melihat bahwa tingginya angka penyalahgunaan senjata api tersebut disebabkan oleh fungsi evaluasi di tingkat insitusi Polri yang masih kurang tegas dan menyeluruh, serta minimnya sanksi yang dijatuhkan. Dalam kasus-kasus yang didokumentasikan KontraS, banyak kasus penyalahgunaan kekuatan oleh anggota Polri yang hanya ditindak dengan sanksi etik saja, tanpa diikuti sanksi pidana. 

Selain itu, masih kurangnya fungsi pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga pengawas seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman, dan sebagainya juga menjadi penting. Dengan adanya fungsi pengawasan ini, ada kontrol yang dilakukan secara objektif dari publik agar kinerja Polri tetap sesuai mandat, profesional, dan akuntabel.

Pengawasan terhadap kinerja kepolisian adalah kewajiban yang sudah semestinya ditunaikan sebab basis kerja kelompok pengawas sudah ada dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang tidak berjalan dengan baik dapat berimplikasi pada terjadinya tindakan-tindakan indisipliner yang repetitif dilakukan oleh anggota kepolisian.

Proses penindakan atas anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran pidana, tidak bisa berhenti pada mekanisme etik saja, tetapi harus dilanjutkan ke proses peradilan. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu proses penegakan hukum yang tidak pandang bulu.

Selain itu, tentunya setiap anggota Polri yang lolos proses rekrutmen dan pendidikan, juga harus dibekali dengan pendidikan psikologis, termasuk mereka (anggota Polri) yang diberikan wewenang untuk menggunakan senjata api. Pasal 14 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian sebenarnya secara tegas mengatur kewajiban pimpinan untuk memberikan arahan tentang penggunaan kekuatan sebelum menugaskan anggotanya di lapangan. 

Di sisi lain, setiap anggota yang menggunakan kekuatan di lapangan harus melaporkan pelaksanaannya kepada pimpinannya secara tertulis dalam bentuk pengisian formulir penggunaan kekuatan. 

Pertanyaannya, apakah aturan ini sudah berjalan? Jika belum, maka inilah proses yang harus dibenahi karena fungsi kontrol dan pengawasan terhadap penggunaan senjata api ada di sini.

Setiap anggota Polri yang menggunakan kekuatan juga harus dipastikan sehat secara fisik maupun psikis guna mencegah adanya penyalahgunaan di lapangan atau tindakan yang tidak perlu. 

Lainnya yang perlu dibenahi, tentunya terkait proses penindakan atas anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran pidana. Mereka harus diproses di tingkatan peradilan, tidak berhenti pada sebatas mekanisme etik.

Selain itu, penting kiranya membangun sistem deteksi dini penyalahgunaan wewenang terutama dalam penanganan-penanganan aksi besar yang memungkinkan terjadinya kerusuhan, dan/atau memiliki dimensi maupun latar belakang politik. (sfc)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir