BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional
Diperlukan komitmen politik bukan pencitraan.

Serangan Jokowi kepada Prabowo Subianto tentang kepemilikan tanah dalam debat Capres menuai masalah. Sebagian pendapat mengatakan tuduhan Jokowi tidak berdasar, sebab status tanah itu HGU. Tanah yang dibeli oleh Prabowo tidak semata-mata pertimbangan rasional ekonomi. Tapi untuk menyelamatkan aset negara, ketimbang diambil oleh pemodal asing. Dan bahkan Prabowo, menyatakan siap untuk mengembalikan kepada negara. Ia malah mendukung, koperatif, meyesuaikan dengan kebijakan reforma agraria untuk kepentingan nasional.

Selain itu, serangan Jokowi, tidak hanya kurang mencapai sasaran subtansial. Terkesan menyerang pribadi, sehingga TKN protes keras kepada Bapilu. Dan yang lebih fatal data-data yang dikutip oleh Jokowi banyak keliru. Sehingga serangan soal tanah kepada Prabowo, justru menimbulkan simpati publik kepada Prabowo. Blunder politik Jokowi, membuka tabir penguasaan tanah oleh sekelompok kecil manusia Indonesia yang tidak pernah disentuh pemerintah. Kecuali, kebijakan bagi-bagi sertifikat kepada rakyat. Kebijakan tersebut memang fungsi pelayanan administrasi negara. Distribusi aset kepemilikan tanah bagian dari reformasi agraria tidak dilakukan.

Penguasaan lahan dalam jumlah besar oleh pihak swasta asing dan dalam negeri, mengusik rasa keadilan. Sebab telah membawa dampak pada ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan kurang memberikan efek multiplier pada sektor perekonomian rakyat. Kurang mendorong pengembangan industri, terutama pemenuhan kebutuhan enerji untuk rakyat. Misalnya, akibat surplus produksi Sawit atau tekanan ekonomi global, haraga sawit terjun bebas, tidak bisa dikendalikan. Yang merasa sangat terpukul terutama petani sawit rakyat. Keadaan semacam itu mestinya dapat dikendalikan jika pemerintah menyiapkan strategi pengembangan industri yang mampu menopang kestabilan harga komoditas. Baik ketika over produksi ataupun ketika terjadi fluktuasi harga.

Mengingat kebijakan reforma agraria belum signifikan untuk menyelesaikan carut marut kepemilikan lahan dalam konteks mewujudkan rasa keadilan. Tampaknya kedua capres perlu menyatakan komitmen politiknya selama lima tahun kedepan, agar sungguh-sungguh melaksanakan reforma agraria. Tentu, dengan strategi dan program yang lebih terukur dan produktif. Sehingga tidak terkesan pecitraan.

Komitmen politik itu penting, seorang presiden harus menjalankan amanat konstitusi sesuai dengan Pasal 33 dimana kedaulatan negara harus tegak. Data soal kepemilikan lahan dan akibat yang ditimbulkan akibat serakahan segelintir orang sangat lengkap. Bahkan, bagaimana jalan pemecahannya juga tersedia. Mengingat para ahli dan lembaga riset mampu membantu merumuskan kebijakan reforma agraria yang lebih maju dan adil.

Pemerintah silih berganti, telah menunjukkan fakta reforma agraria belum mampu menjawab problematika reforma agraria. Karena itu sekali lagi, yang kurang itu justru political will atau komitmen politik para pemegang otoritas disemua lini. Mulai dari presiden, kementerian, kepala daerah, pengusaha, aparat penegak hukum.

Siapapun nanti yang menjadi pemenang pilpres, reforma agraria perlu ditata ulang secara konprehensif dan menguatkan kembali kepentingan strategis nasional. Mengaitkan degan kebutuhan enerji, pangan dan ketersediaan air bersih. Bukan membiarkan keserakahan segelitir orang para pemilik modal, dan kemudian mengorbankan kepentingan rakyat. Penguasaan lahan 5 juta hektar oleh segilintir orang yang jumlahnya kurang 1 persen, sungguh di luar akal sehat. Sehingg kita patut pertanyakan, masih adakah kedaulatan negara di Republik ini. Lalu pemerintah bekerja untuk melayani kepentingan siapa?

Reforma agraria akan efektif jika presiden yang terpilih memiliki integritas dan menguasai masalah yang dihadapi. Bukan pemimpin yang dikendalikan oleh pemilik modal. Karena itu, harus dipastikan pemerintah tidak boleh terlibat konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mengingat pengalaman pemerintahan selama ini dan pemerintahan mendatatang, sebaiknya tidak masuk dalam jajaran kabinet. Sehingga, aparat penegak hukum dapat perperan secara optimal dan memiliki kewibawaan hukum. Di bawah kepemimpinan seorang presiden yang merdeka dari cengkraman pemilik modal.(pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas             Ironi yang Tak Pantas Dibiarkan Berulang             Pemerintah Harus Tunjukan Penggunaan Utang  Secara Produktif             Strategi Menjawab Permasalahan Industri Pertanian di Indonesia             Kelaparan Tidak Mengherankan, karena Garis Kemiskinan Terlalu Kecil.             Akibat Kegagalan Konsep Pembangunan Pertanian             Indonesia Butuh Pembangunan, Bukan Utang