BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Manager INFID, Komisioner Komnas HAM 2017-2022  
Diperlukan Studi Konperhensif dalam Penyelesaian Kasus KKB di Papua

Kami telah berkordinasi dengan tim di lapangan untuk mengumpulkan data dan fakta. Jika biasanya data yang diperoleh hanya dari aparat keamanan, kali ini kami juga akan melakukan wawancara dengan Bupati dan DPRD Nduga untuk memperoleh informasi. Tujuannya agar data yang diperoleh tidak dari satu pihak saja.

Mengumpulkan data dan fakta merupakan respon cepat kami. Perwakilan Komnas HAM di Papua masih terus berupaya untuk melakukan pengumpulan data dan fakta, karena memang tidak mudah untuk masuk ke Nduga.

Selanjutnya, kami juga menyiapkan respon yang sifatnya lebih strategis. Kekerasan bersenjata yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga bukan yang pertama kali, rangkaian kekerasan bersenjata sudah dilakukan beberapa kali pada 2018 ini, di Nduga juga di wilayah Papua lainnya.

Kami juga akan memberikan respon yang sifatnya lebih strategis, yaitu dengan melakukan studi komprehensif dari aspek ekonomi, politik, sosial dan keamanan. Mengingat kondisi politik di Papua yang belum juga stabil sampai hari ini. Studi komprehensif tersebut diharapkan bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang di Papua.

Kami juga merasa perlu melibatkan orang Papua dalam membicarakan solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua. Jadi, bukan hanya mendengar solusi dari Jakarta, tapi juga dari Papua. Sehingga, solusi yang didapatkan bisa membuat semua pihak merasa aman dan nyaman untuk bekerja. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Stabilitas Sangat Berdampak Pada Ekonomi             Tarik Investasi Tak Cukup Benahi Regulasi             Tidak Bijak Membandingkan Negara Lain             Semangat Reformasi Perpajakan             People Power and Power of Love             Polisi Tak Boleh Berpolitik             Laksanakan Reformasi Perpajakan Secara Konsekuen             Tunjukkan Sikap Politik yang Matang             Menagih Janji Deregulasi dan Perbaikan Infrastruktur Investasi             Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan