BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair
Dildo, Golput dan Olok-olok

Fenomena golput dalam setiap pemilihan umum adalah sesuatu yang biasa. Hal ini bisa berkaitan dengan kesalahan administrasi, keengganan masyarakat, ketidakpedulian, atau bisa juga karena kekecewaan masyarakat kepada pemerintah, partai politik atau kepada figur-figur yang berkontestasi. Artinya tidak semua golput adalah ekspresi perlawanan rakyat kepada parpol, pemerintah atau firgur yang berkontestasi. Membuat kesimpulan tunggal bahwa golput adalah ekspresi kekecewaan rakyat adalah kesimpulan yang dangkal dan terrgesa-gesa. Diperlukan penelitian yang cermat dan mendalam untuk mengetahui ragam variabel dan rgam motivasi yang berperan dalam naik atau turunnya angka golput.

Faktor situasi dan kondisi berupa kegairahan pada pemilu --karena memberikan pengalaman baru, atau karena faktor mobilisasi--menentukan tinggi rendahnya tingkat golput. Pada Pemilu 1955 dan 1971, angka Golputnya hanya 8,6 persendan 3,4 persen. Ternyata sesudah itu, angka golput terus merambat naik. Dalam kacamata demokrasi, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya di bilik coblosan, maka semakin bagus demokrasi, dan samakin tinggi tingkat legitimasi pemerintah (sebagai penyelenggara pemilu) maupun sang pemenang pemilu. Sebaliknya semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, bisa disimpulkan semakin rendah legitimasi penyelenggara pemilu dan pemenang pemilu. Benarkah demikian?

Kekhawatiran demikian itu tentu harus dikritisi, karena ia didasarkan pada asumsi bahwa tingginya golput semata-mata disebabkan karena ketidakpuasan masyarakat. Sebaliknya, tingginya tingkat partisipasi--yang berarti rendahnya golput--boleh diartikan sebagi tingginya tingkat kepuasan masyarakat atau tingkat dukungan masyarakat kepada pemerintah, parpol atau kandidat. Kasimpulan  demikian itu mengabaikan fakta bahwa ada variabel lain, yakni sistem pemerintahan tertentu atau budaya politik tertentu. Di era Orde Baru misalnya, hampir setiap Pemilu, tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi, artinya tingkat golputnya rendah. Yang harus disadari adalah semua itu terjadi bukan karena kepuasan, kepercayaan atau dukungan rakyat, tetapi karena mobilisasi rakyat oleh rezim otoriter. Tingkat partisipasi tinggi, bukan karena kepercayaan dan dukungan rakyat, tetapi karena ketakutan akan datangnya ancaman. Pada Pemilu di era Orde Baru, rata-rata tingkat Golput 3 - 6 persen lebih rendah dibandingkan pemilu-pemilu sesudahnya. Di sini faktor mobilisasi lebih berperan daripada faktor dukungan, atau kegairahan. Di era ini, ruang geografis dan ruang psikologis dikontrol oleh rezim yang berkuasa. Kritik dibungkam, melawan ditangkap dan dibui. Akibatnya, budaya bisu menjadi penanda kehidupan politik rakyat. Jalan alternatif dimungkinkan, tetapi harus dikemas dalam sopan santun akademis, atau dilambari alasan ideologis. Di luar itu bisa panen ancaman. Itulah yang terjadi dengan gerakan golput di era Orde Baru.  

Kalau dicermati dari pemilu ke pemilu, ada sekurang-kurangnya dua pola golput. Pola pertama adalah golput yang didasari oleh ketidakpuasan atau kemarahan kelompok masyarkat tertentu kepada rezim yang berkuasa, atau kepada elit penguasa, atau kepada partai peserta pemilu atau pendukung kandidat tertentu, atau kepada sistem politik tertentu. Gerakan mereka merupakan gerakan untuk melawan rezim atau sistem yang mereka anggap buruk. Ada tokoh-tokoh yang menjadi penggerak untuk mengkampanyekan golput. Gerakan mereka terorganisir.

Pola yang kedua adalah golput yang terjadi karena keputusan orang perorang, yang satu dengan lainnya tidak saling berkomunikasi. Motifnya bisa karena tidak puas dengan pemerintah, partai tertentu, apatis, atau karena malas ikut pemilu. Jadi tidak terorganisir. Di luar itu sebenarnya ada golput yang tejadi karena kesalahan administrasi pihak penyelenggara pemilu. 

Di Pilpres 2009  dan 2014, angka golput mencapai 25 - 30 persen. angka ini dinilai cukup tiinggi dan dianggap mencederai kesempurnaan demokrasi. Tetapi kesimpulan demikian itu terlalu naif, karena di era reformasi, di mana euphoria kebebasan pribadi sangat kuat, orang tidak datang ke bilik suara mungkin karena mereka memilih pergi berlibur, tidur di rumah, atau pergi ke rumah kenalan di luar kota. Bukankah itu lebih mengasikkan daripada antri ke bilik suara? Kita boleh bilang itu tidak bertanggung jawab, itu tanda kesadaran politik mereka rendah, dan lain-lain. Tetapi coba kita tanya, mungkin jawab mereka datar-datar saja : “malas” atau “ah paling hasilnya begitu-begitu saja.” Mereka melakukan itu tanpa dikomando oleh satu gerakan tertentu. Hal itu lain dengan yang terjadi di era Orde Baru. Di era itu, golput merupakan gerakan perlawanan kelompok masyarakat tertentu yang kritis, yang melihat dengan terang bernderang, bahwa pemilu yang diadakan penuh kecurangan, manipulasi dan hanya menjadi alat legitimasi rezim otoriter. Golput merupakan menjadi suara perlawanan masyarakat yang kritis terhadap rezim yang tidak demokratis, tetapi pura-pura demokratis. Warkop mengolok-olok corak demokrasi masa itu dengan istilah “musyawarah tanpa berunding.”

Sekarang kita dihadapkan pada satu gerakan terpimpin, menggunakan media sosial, yang menawarkan calon ketiga, Nurhadi-Aldo, alias Dildo. Calon presiden dan wapres itu adalah calon fiktif. Dia diwacanakan di dunia maya, tidak terdaftar di KPU dan kita pun tidak tahu, siapa atau seperti apa gerangan sosoknya. Yang kita tahu namanya Dildo dengan nomor urut 10. Tetapi netizen yang mendukung capres dan cawapres fisktif ini cukup banyak, ada 238.000 lebih pengikut di instagram dan sekitar 50.000 di akun twitter. Seriuskah mereka?

Disimak dari gejalanya, ini mungkin saja ini adalah gerakan untuk menawarkan Golput kepada masyarakat. Hanya cara bergeraknya berbeda, media yang dipergunakan juga berbeda, dengan Golput yang dimotori Arief Budiman cs, misalnya. Tetapi memastikan bahwa gerakan ini bertujuan Golput juga bisa menyesatkan. Sebab bisa jadi ini adalah gerakan sekelompok orang--sebutlah kid’s jaman now-- yang sedang mengolok-olok para politisi yang dengan garang berkontetasi memperebutkan kursi Presiden, sampai harus memanipulasi simbol-simbol agama dan menyebar hoax segala. Saat tiba waktu pencoblosan, boleh jadi mereka bebas pilih, ada yang datang ke bilik suara untuk memenangkan calonnya ada yang tidak. Dengan kata lain, mereka sebetulnya “gerah” dengan dinamika politik yang penuh caci maki, hoax dan kemudian memilih cara mengkritik khas generasi milenial, tapi tidak sungguh-sungguh ingin golput.  

Namun jika diasumsikan gerakan ini mengarah pada pengorganisasian golput, boleh jadi ia merupakan kritik pada Parpol, dan terutama pada para kandidat dan pendukungnya, yang sudah membuat kegaduhan serta ancaman disintegrasi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dilihat sebagai kritik, maka gerakan ini sesungguhnya menjadi gerakan moral yang hendak menyerukan agar para elite politik segera memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan sekedar memperbaiki performance dalam kontestasi politiknya saja, tetapi merevolusi seluruh budaya politik berbangsa dan bernegara : berantas korupsi, berpolitik dengan penuh adab, memfungsikan parpol sebagai wahana peningkatan pendidikan politik rakyat, kembalikan mandat rakyat dalam wujud kehidupan yang adil dan sejahtera. Semoga Dildo juga tidak sedang menawarkan gombal. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Bambang Budiono MS

Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair

FOLLOW US

Daerah Perbatasan Harus Outward Looking             Abu Bakar Ba’asyir Digoreng dalam Bungkus Politik             Pemerintah Belum Bisa Disalahkan             Pemerintah Seharusnya Tidak Perlu Terburu-buru             Kapasitas Sumber Daya Lokal yang Menjadi Hambatan             Konglomerasi Media dan Pilpres             Kuatnya Arus Golput: Intropeksi Bagi Parpol             Golput Bagian dari Dinamika Politik             Parpol ke Arah Oligharkhis atau Perubahan?             Melawan Pembajak Demokrasi