BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen FISIPOL, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Didahului Proses Deliberasi Desa

Dalam upaya menjadikan semua sumber daya desa bermanfaat dan strategis, dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak di desa untuk memaksimalkan potensi yang ada. Permasalahan ketimpangan semakin meluas, sumberdaya desa bisa habis oleh kuasa kapital atau kuasa kepentingan, masyarakat lagi-lagi makin termarjinalisasi, sementara negara harus hadir, aktivis dan akademisi dinantikan perannya.

Upaya pertama adalah, memetakan aktor yang ada di desa. Lalu bagaimana semua dapat memiliki visi misi yang sama untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Artinya kepentingan hadirnya Negara di desa dapat sambutan dari warga negara pemilik kedaulatan. Nah, semua aktor itu harus punya mindset tersebut. membangun visi misi tersebut butuh media, waktu, kurang lebih perlu menjadikannya sebagai bahan diskursus di antara mereka secara terus menerus. 

Kedua,  terkait kepentingan pengelolaan properti desa. Peluang untuk membangun kesepahaman sebenarnya bisa dilakukan. Namun tidak cukup hanya saling pengertian di antara para pihak. Artinya, tetap saja mereka harus melakukan kompromi untuk memastikan apa yang diinginkan bisa tercapai atau bisa sama-sama menguntungkan.

Bagi Negara, ukurannya adalah terciptanya keadilan sosial. Sementara bagi masyarakat khususnya dalam hal properti, maka properti harus diafirmasi tetap sebagai properti milik masyarakat. Jadi tidak dilakukan terabasan atau jalan mudah terjadinya akuisisi kalau kasusnya adalah lahan untuk pembangunan kawasan. Meskipun Undang Undang dapat menjadi dasar perubahan peruntukan, memang kepentingan masuknya investasi, dapat menjadikan prioritas kehendak merubah peruntukan,. Namun perlu banyak pertimbangan serius. Karena negara juga menjamin hak warganya. 

Semua pihak sadar ada kebutuhan pragmatis, termasuk masyarakat atau desa yang punya properti itu. Hal itu sangat dimungkinkan apabila properti desa dialihkan penggunannya kepada pihak yang dianggap lebih mampu sesuai dengan kepentingan peruntukan, misalnya untuk proyek vital nasional. Namun tentang hak atas properti tanah dan perubahan peruntukan perlu tindakan hati-hati dan perhitungan dengan kesungguhan hati untuk tetap berpihak pada masyarakat yang paling terdampak. 

Hal ini yang kemudian menjadi tidak sederhana. Artinya, kompromi harusnya jadi pilihan dengan tetap dilakukan komunikasi persuasi yang intens dan sering, dalam posisi setara. pihak aparatus yang mestinya memberikan penyadaran dulu untuk kepentingan penerimaan warga dengan kesadaran kolektif yang sama. Bahwa kalau warga tidak bisa memanfaatkan propertinya atau belum bersedia, maka perlu dicek lagi.  Dan itu sebenarnya adalah yang menjadikan Pelayanan publik tahu kekurangan dan ketepatannya dari enabling proses yang dilakukan aparatus penyelenggara pelayanannya. Kita bisa paham bahwa hal seperti itu memang tidak mudah. 

Dalam kerangka ini ada persoalan pragmatis kepentingan selain aparatus pelayanan publik yang ada di desa dan daerah belum berkapasitas, atau jika sudah berkapasitas mungkin belum punya orientasi untuk memaksimalkan sumber daya lokal agar tetap pada posisinya untuk kebaikan dan kemudian terutilisasi sebagai aset produktip berkelanjutan sebagai properti publik dan tetap menyertakan warga sebagai pemegang hak. 

Itu bagian pertama dan kedua persoalan ini. masih ada masalah terkait peruntukan. Untuk ini pemahaman untuk kompromi tersebut harusnya berpihak dan menempatkan semua sumber daya desa pada tempatnya yang strategis. Memang ada tahapan untuk pengawalan proses dari para aparatur dan semua pihak lainnya. Pihak independen seperti Akdemisi, CSO penting dihadirkan. Itu semacam prasyarat.

Kemudian ada yang lebih repot lagi ketika misalnya kebijakan dasar tata ruang dan wilayah harus diubah. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dalam Undang-undang Tata Ruang dan Wilayah ada proses partisipatoris tetapi seringkali dilakukan tidak baik atau asimetris. Khususnya dalam keterbukaan informasinya dan keterwakilan. Semestinya adalah deliberasi sebagai pendekatannya dan pelibatan semua warga.  Karena keterwakilan sering bias kepentingan, seringkali menjadi jebakan baru, sering dianggap merupakan satu pendekatan tapi menjadi keharusan.

Muatan Undang-undang Tata Ruang dan UU Desa, sebagai contoh. Itu punya muatan pengaturan partisipasi aktif. Pada UU Desa sudah memberikan ruang partisipasi, pemberdayaan,  dan dana yang cukup untuk memungkinkan terjadinya hal itu. UU Tata Ruang, pengaturan review RDTR berkala juga secara partisipatip,  sayangnya tidak sampai menyebutkan metode untuk proses yang dilaksanakan oleh Negara sampai pada tingkatan untuk memastikan ke”berhak”an masyarakat sebagai warga Negara (citizenship) yang dimiliki oleh masyarakat yang harusnya dipenuhi oleh negara,  termasuk belum jelasnya pengelolaan data dengan pengaturan data tunggal dan sebagai sumberdata terbarukan utk semua  sektor pelayanan dan pembangunan di kawasan. 

Hal itu antara lain yang selama ini tidak sempurna dilakukan.

Desa seharusnya bisa tumbuh dengan kekayaan kearifan, kekuatan lokal, modal sosial, dan kemampuan tokoh setempat untuk bersama-sama menjadi pelaku perubahan atau "pembangunan". Meski demikian tetep membutuhkan mitra yang berpihak. Di sini perlu kemampuan berkolaborasi dimiliki oleh mereka yang dapat berpihak kepada warga.

Kalau pihak swasta jelas punya logika sendiri. Dia pasti berorientasi keuntungan. Menjadi tidak normal kalau swasta di depan memberikan manfaat tanpa adanya hitung-hitungan ekonomis. Salah pendekatan justru dapat dinyatakan sebagai tindakan penyimpangan.  Sementara Undang-undang CSR dan UU PT yang menjelaskan bahwa hal itu dapat dilakukan setelah dia tahu ada manfaat atau keuntungan. Lain halnya kalau BUMN, yang bisa tampilkan komitmen CSR di depan dalam paket pemberdayaan karena ada kepentingan negara untuk kondisifitas investasi yang dilakukan.

Untuk itu aparatur Negara di kawasan perdesaan seharusnya dapat memfasilitasi suatu forum yang kondusif untuk saling berbagi informasi,  konsultasi dan penjajagan kolaborasi diantara para pihak untuk memastikan adanya rencana bersama misalnya. Dan cara yang terbaik adalah menggunakan pendekatan deliberasi. Memang pola deliberasi ini melibatkan banyak pihak dan banyak orang sehingga wajar memerlukan sumberdaya dan energi yang memadai dari semua pihak.

Oleh karenanya penting ada peran dari katalis-katalis yang bisa menjalankan fungsi-tugas untuk pemenuhan-kepentingan tersebut. Hal itu yang sering tidak sungguh-sungguh diusahakan. Kalau toh ada pendamping desa maka di situ seringkali ada persoalan yang lain. Memang sudah ada kebijakan untuk melibatkan pendamping desa. Tapi jumlah dan beban yang ada sudah banyak yang menyampaikan tidak sepadan, menjadi tidak mudah. Pada sisi lain ada potensi literasi digital dari warga dalam pemanfaatan HP Cerdas dan kemudahan aplikasi medsos berbasis internet. Ini bisa menjadi terobosan dalam atasi disrupsi digital zaman now, jika ada kemauan dan komitmen dari pemangku pemerintahan. Piranti tersebut perlu dikembangkan, katalis diberi peran dan ada akses ke rencana pembentukan kebijakan maupun program. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)