BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Guru Besar Administrasi Pemerintahan Univeritas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Dibutuhkan SDM Pendamping yang Berkarakter

Kita tahu bersama bahwa pendapatan desa itu antara lain terdiri dari dana desa, Pendapatan Asli Desa (PADes), dan alokasi dana desa.

Dana desa sudah dua tahun ini diterima oleh desa dengan cara transfer langsung APBN kepada Desa. Kisaran yang diterima sekitar Rp1,2 miliar dalam dua tahap. Di beberapa desa yang katagori berkembang dan sangat berkembang terdapat PADes yang cukup besar juga. Jadi dapat dibayangkan ketika seluruh pendapatan desa digabungkan maka begitu  signifikan APBDes setiap tahunnya untuk pembangunan.

Secara Filosofis dana desa seharusnya untuk mengurangi pengangguran di desa, meningkatkan  taraf hidup masyarakat desa, dan membangun desa. Fakta di lapangan masih banyak ditemukan masyarakat desa yang melakukan urbanisasi ke kota-kota, bekerja di luar negeri, dan tidak dapat menikmati pembangunan sebagaimana seharusnya. Ditambah lagi terjadi oknum yang melakukan korupsi dana desa malahan semakin tidak terbendung. Lebih jauh lagi di Papua sulitnya desa mendapatkan transfer dana melalui bank dikarenakan minimnya perbankan apalagi masuk ke pelosok-pelosok desa.

Penyebab utama bocornya anggaran dana desa memang kurangnya SDM yang berkarakter/mempunyai wawasan kebangsaan, yang berpendidikan tinggi (hanya mempunyai 9 Doktor dari 74.754 desa/mayoritas lulusan SD dan SMP atau sederajat). Dibutuhkan pendampingan yang harus dimulai dari sistem pengelolaan anggaran desa, yaitu dari mulai perencanaan, pengelolaan pelaksanaan, sampai pada membuat pertanggungjawaban adminsitrasi keuangan desa sesuai pola pemerintahan yang akuntabel. Dan perlunya ekstra usaha untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan dana desa sehingga tepat sasaran.

Pendamping bisa diambil dari perguruan tinggi setempat, LSM yang berkualitas dan bertanggung jawab  untuk pembangunan di desanya. Pendamping yang telah mengikuti Training of trainers (Tot) dan telah  dilatih Ditjen Pemdes Kemendagri. Di sinilah perlu kerjasama Kemendesa Daerah tertinggal dan Transmigrasi dengan Kemendagri saling mengisi dan mendukung, juga kementerian terkait pada program bantuan dana desa ini. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung