BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi

Upaya Kementerian Perdagangan menjalin kerja sama dengan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-CTAD), dalam menerapkan praktik terbaik pembuatan regulasi bidang perdagangan dan investasi patut diapresiasi.

Salah satu kelemahan Indonesia adalah dari aspek regulasi. Apalagi dikaitkan dengan kapasitas regulator baik itu pemerintah, DPR, pemerintah daerah yang cukup terbatas, terutama DPR karena latar belakang mereka yang cukup bervariasi.

Namun di atas semua itu adalah soal kemauan politik (political will). Walaupun sudah ada  pelatihan, pendidikan, atau penyiapan sumber daya manusia dari kerja sama tersebut, tidak akan mendongkrak secara signifikan output yang dihasilkan oleh para regulator.

Kemauan politik ini membutuhkan dukungan semua elemen, baik pemerintah, DPR, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Kehadiran 16 paket kebijakan ekonomi yang seharusnya secara ideal  memangkas birokrasi justru tidak efektif. Dari sini kita dapat melihat bahwa masalahnya adalah pada kemauan politik.

Kalau seperti ini masalahnya, yang harus dibicarakan adalah implementasi di lapangan, yang banyak ditemukan kesulitan, bukan semata-mata dari sisi regulasi.  Dalam beberapa hal peraturan yang dibuat pemerintah sudah cukup baik. Hanya saja dalam aspek implementasi cukup terbatas.

Birokrasi Indonesia terlalu berbelit-belit meskipun sudah ada 16 paket kebijakan ekonomi tetapi yang terjadi bukan deregulasi tetapi reregulasi, membuat kerumitan baru. Online Single Submission (OSS), misalnya, muncul setelah adanya PTSP, diharapkan membantu proses perizinan investasi dan meningkatkan transparansi, tetapi yang terjadi di lapangan OSS tumpang tindih dengan PTSP.

Hal ini menunjukkan bahwa pembenahan yang dilakukan tidak semata-mata regulasi, tetapi juga birokrasinya yang memang rumit dan saling berbenturan, sangat mengedepankan ego sektoral, terutama pada implementasi dan birokratisasi di tingkat daerah. (sar)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar