BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Ahli ekonomi energi dan perencanaan fiskal-keuangan negara.
Dibutuhkan Political Will Pemerintah

Hal utama yang menjadi masalah dari terhambatnya pembangunan kilang baru ini sebenarnya hanya masalah teknis bisnis saja. Juga, industri kilang ini jika tidak ada intervensi dari pemerintah maka konon margin nya tidak sebesar di hulu. Sehingga mereka meminta beberapa insentif dan salah satu insentif itu adalah melalui pajak.

Sering kali diskusinya menjadi tidak bertemu antara calon mitra Pertamina dengan kementerian Keuangan atau otoritas fiskal. Jadi misalnya Saudi Aramco mengusulkan pembebasan pajak selama 5 tahun pertama. Tetapi, hal itu kemudian menjadi masalah yang tidak kunjung selesai atau menemui kesepahaman. Sementara jika Pertamina hendak jalan sendiri, maka mereka juga ada keterbatasan di masalah cashflow. Karena, selama ini cashflow Pertamina telah dialokasikan untuk banyak hal mulai dari hulu sampai dengan hillir.

Itulah sebenarnya yang terjadi dari tahun ke tahun, dan tidak kunjung menemukan jalan keluarnya. Hal itu karena political will saja yang tidak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Mungkin karena selama ini masih bisa diselesaikan dengan impor. Jadi bagi pemerintah mungkin menjadi kurang mendesak. Bagi Pertamina juga mungkin secara bisnis tidak menguntungkan maka kalaupun tidak disegerakan pembangunan kilang, maka mereka tidak begitu mempermasalahkan.

Hal lain kemudian, analisisnya mungkin bisa meluas sampai ke arah misalnya, adanya para pemburu rente. Ada juga yang mengatakan perlambatan itu karena upaya mafia impor BBM agar mereka tetap dapat bertahan. Jadi memang banyak analisisnya. Tapi kuncinya adalah, sebenarnya simpulnya ada di Pemerintah sendiri. Pertamina hanyalah level pelaksana, tergantung komandan yang menginstruksikan. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI