BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Dibutuhkan Perppu UU Lalu Lintas Devisa

Mensiasati pelemahan nilai tukar, sebenarnya dengan mengoptimalkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) bisa sangat dilakukan. Per Juni 2018 DHE yang dihasilkan 69.88 miliar dolar AS. DHE yang masuk ke perbankan domestik 64.74 miliar dolar AS (92.6 persen). Yang dikonversi ke rupiah 8.62 miliar dolar AS (13.3 persen).

Data BI Januari--Mei 2018, dari total 59,09 miliar dolar AS DHE yang dihasilkan, ada sekitar 92,9 persen atau 54,9 miliar dolar AS yang ditaruh di perbankan dalam negeri dan hanya sekitar 13,7 persen atau sebesar 7,516 Miliar dolar AS yang dikonversikan ke dalam mata uang rupiah.

Sebelumnya BI mengungkap data bahwa DHE yang dikonversi kerupiah sebesar 15 persen. Jika di bawah itu menunjukkan upaya selama ini memulangkan DHE telah gagal.

Masalahnya, kebijakan memulangkan DHE ini hanya di urusan himbauan dan insentif. Kalau sekedar moral suassion
atau seruan, efeknya hampir dipastikan kecil. Adapun 92 persen DHE yang masuk ke Indonesia hanya dalam hitungan hari bisa kembali ke luar negeri. Sistem devisa kita kelewat liberal.

Idealnya untuk memulangkan DHE kita harus belajar ke Thailand. Di Thailand, ada kewajiban eksportir untuk menahan DHE hingga 12 bulan di bank dalam negeri berdasarkan Exchange Control Act. Jadi devisa Thailand lebih stabil terutama ditengah gejolak ekonomi global seperti saat ini.

Langkah kongkritnya yang bisa diadopsi Indonesia sekarang adalah mendesak Presiden untuk terbitkan Perppu untuk merevisi UU No 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa. Revisi UU itu menambahkan kewajiban DHE ditahan dibank domestik kalau tidak 12 bulan bisa lebih longgar 6-9 bulan.

Dari Perppu bisa dibuat aturan turunan terkait sanksi adminstratif bagi eksportir yang tidak mematuhi aturan DHE seperti pencabutan sementara izin ekspor.

Jadi terkait krisis nilai tukar saat ini, memang ketergantungan kita terhadap dana asing kelewat parah. 40 persen surat utang negara dipegang oleh investor asing. Akhirnya yang pegang kendali sekarang adalah mereka. Dan kita ditakut-takuti untuk jangan mengutak atik dana DHE. Makanya dulu pernah ada paket kebijakan pun, misalnya insentif soal pajak bunga deposito dari DHE itu tidak bisa jalan. Jadi tidak bisa dengan pendekatan insentif-disinsentif. Yang harus dilakukan adalah terbitkan PERPPU UU Lalu Lintas Devisa seperti di atas.

Semua agree. Bank pasti happy, investor domestik happy.Emiten juga akan happy sebenarnya. Oke, tidak apa dengan demikian yang asing/short term akan kabur. Tapi dengan langkah UU Lalu Lintas Devisa itu, berapa banyak dana asing yang akan masuk ke Indonesia. Karena kalau tidak mematuhi UU itu, mereka tidak bisa berbisnis batubara, sawit dan tidak bisa melakukan ekspor. Karena semua pihak happy, maka tidak ada kekhawatiran berlebihan.

Thailand bisa survive dari 1998, dan sampai sekarang mereka menikmati surplus CAD 9 persen. Itu bukan hanya karena mereka kuat di industri manufaktur dan komoditas, mereka sama seperti kita membangun ekonomi dengan memanfaatkan SDA. Tapi Thailand settle soal devisa. Mereka menganut bukan devisa bebas, tapi devisa yang terkendali, dan investorpun tetap membanjiri Thailand. Sekarang lihat saja berapa depresiasi mata uang Thailand dibandingkan rupiah. Padahal pada 1998 kita dan Thailand sama-sama bankrupt. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF