BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Desa Amat Butuh Industrialisasi Pertanian yang Sustain

Inflasi yang tinggi di desa disebabkan karena pertama, banyaknya aliran dana yang dikucurkan ke desa. Ada Bansos, PKH, dan lainnya sehingga uang beredar di desa semakin banyak. Ketika semakin banyak tentu untuk generate consumption ada yang namanya expected inflation yakni inflasi yang terbentuk karena banyaknya dana dari pemerintah yang mengalir ke desa dan berpengaruh terhadap pola pembentukan harga di desa. Jadi itu kesempatan bagi yang ada di desa untuk menjual lebih mahal. Hal itu yang menjadikan inflasi meningkat.

Skala perekonomian desa sendiri masih kecil. Industri di desa tidak terlalu besar seperti di kota--kebanyakan seperti Bumdes—industri yang ada masih tahap low atau middle, kategori kecil.

Pemberdayaan masyarakat itu ada, kalau kita lihat bahwa ada cash flow lock 30 persen dari Bansos itu sebetulnya untuk kerja, tetapi yang 30 persen itu ternyata hanya jenis-jenis pekerjaan yang dibawah 36 jam per minggu. Jadi sifatnya hanya temporer saja seperti pengaspalan, pasang gapura dan  perbaikan jalan. Nah, ketika semua itu telah selesai dilaksanakan, selanjutnya orang desa mau kerja apa? Itulah yang menjadi permasalahan sebetulnya. Kita butuh ada yang sustain, adanya industri di desa yang pada hakekatnya dapat menyerap tenaga kerja yang ada di daerah tersebut.

Permasalahannya, industrialisasi pedesaan itu tidak pernah terwujud dan itu sebenarnya tidak dapat dikerjakan untuk  satu desa. Bisa jadi diciptakan kerjasama antara satu desa dengan desa yang lain. Misalnya di desa A memiliki tenaga kerja yang mumpuni untuk menciptakan industri. Disatu sisi desa B umumnya adalah petani, jadi bisa link and match antara keduanya. Tidak bisa hanya di satu sisi saja. Konsep dari Bumdes adalah menggali adanya sumber-sumber desa yang menciptakan nilai tambah. Jika potensi desanya sebagai penghasil jagung terbesar paling tidak bisa diolah menjadi sereal atau yang paling rendah adalah pakan ternak. Selama ini hanya di jual begitu saja, maka itu yang menjadi permasalahanya.

Bumdes hadir disitu, tetapi kita belum melihat industri dari pinggir. Kalau misalnya industri dari pinggir (baca: desa) ada dan tenaga kerja dari desa terserap, maka kita tidak akan melihat ketimpangan didesa yang sekarang cukup besar ketimbang di kota.

Permasalahannya sekarang, 20 persen yang ada didesa dilihat dari struktur pengeluaran itu 20 persen teratas, 40 persen menengah dan 40 persen di bawah. Sekarang justru yang 20 persen teratas tidak berkurang tetapi meningkat, sedangkan yang paling bawah justru turun. Ketimpangan ini justru terjadi di desa. Artinya, kita harus mempertanyakan juga Bansos ini mengapa jenis dana yang diberikan kepada masyarakat itu tanpa ada kelanjutannya? Ataupun kalau memang cash for wor--dikasih dana tapi syaratnya bekerja--tapi bekerjanya apa dulu? Ternyata bekerjanya seperti tadi, bukan bekerja yang sustain seperti industrialialisasi di desa.

Yang menjadi “PR” utama pemerintah adalah ketika tenaga kerja dari desa tidak bisa memenuhi kebutuhan industri yang dibangun di desa. Akhirnya tenaga kerja dari kota datang ke desa untuk bekerja. Itulah yang sekarang menjadi permasalahan.

Makanya tadi saya sebutkan akhirnya penduduk yang di lapisan bawah yang pendidikannya kurang tidak bisa bekerja, dan hanya bekerja serabutan saja. Belum lagi ketika ada bantuan dari pemerintah untuk infrastruktur (membuat irigasi), ternyata pemilik lahannya itu yang 20 persen di lapisan atas. Sedangkan yang bekerja disana adalah golongan 40 persen kebawah yaitu para buruh tani.

Hal itulah yang harus diperbaiki sebetulnya sebelum kita mengarah kepada integrasi antar desa, atau menghasilkan produk dari satu desa. Struktur ketimpangannya saja masih tinggi. Karena pemilik lahan menikmati lebih banyak daripada yang menggarap. Jika hal tersebut bisa berubah saja maka ketimpangan di desa akan berkurang karena Bansos ini sangat masif sekali.

Maka akhirnya infrastruktur yang dibangun ini tidak tepat sasaran. Menurut World Bank tingkat kesalahgunaannya lebih tinggi untuk masalah Bansos daripada PKH. Itu berdasarkan penelitian pada 2015. Sedangkan untuk PKH tingkat penyalahgunaannya masih kecil karena diberikan dengan cara-cara tertentu, misalkan anda harus ikut sekolah beberapa tahun, baru diberikan.(pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI