BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Pengamat Kepolisian
Densus Antikoripsi Jangan Jadi Alat Politik

Kalau kita menilik kembali lahirnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal tersebut merupakan tamparan keras untuk institusi Kejaksaan dan Kepolisian. Ini karena pada waktu itu Polri dan Kejaksaan mandul dalam penanganan kasus korupsi. Lalu melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lahirlah lembaga super body yang bernama KPK.

Lahirnya lembaga anti rasuah ini juga merupakan amanat dari Reformasi 1998. Polri dianggap kurang sanggup dalam menangani masalah korupsi, oleh sebab itu lembaga adhoc KPK dibentuk untuk menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

Setelah KPK bekerja lebih dari satu dekade, kini Polri memiliki wacana untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antikorupsi. Saya berpandangan jika nanti satgas tersebut terbentuk sudah pasti akan overlap. Banyak tugas yang nantinya akan tumpang tindih antara KPK dan Polri.

KPK memiliki porsi sendiri dalam menangani kasus korupsi, yakni kasus yang berkaitan dengan penyelengara negara dengan jumlah nominal uang yang dikorupsi di atas Rp1 miliar. Mungkin overlap tersebut bisa dihindari dengan pembagian tugas antar kedua instansi. Namun ada faktor lain yang juga harus mendapat perhatian terkait pembentukan satgas ini.

Faktor itu adalah jangan sampai nantinya satgas antikorupsi ini justru digunakan sebagai alat politik. Posisi KPK adalah sebagai lembaga yang independen/adhoc, sedangkan Polri sebaliknya. Dibentuknya Satgas Antikorupsi membuka peluang bagi politisasi penindakan kasus korupsi nantinya. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF