BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
Demokrasitasi Ekonomi Sekarang!

Disadari atau tidak, praktik sistem ekonomi kita saat ini telah menyimpang jauh dari Konstitusi, dan tersandera cara pandang fundamentalisme pasar yang berlebihan. Sistem ekonomi konstitusi kita berbicara tentang demokrasi ekonomi, modus operandinya menjadi jauh berbeda. Ini terlihat dari kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi menganga begitu lebar.

Sejak setengah abad lalu, sistem ekonomi telah masuk dalam satu jebakan sistem pertumbuhan ekonomi konstan. Hal ini ditandai dengan kebijakan memasukkan utang sebesar-besarnya untuk membangun infrastruktur fisik demi memperlancar investasi asing. 

Lalu, investasi asing ini masuk pada sektor komoditi ekstraktif dan eksportasi seperti tambang dan perkebunan. Sektor komoditi ekstraktif dan eksportasi ini akhirnya selalu menjadi penopang ekonomi kita. Sebut saja misalnya “Oil Booming” era Orde Baru dan “Palm Oil” pada era SBY. 

Ekspoitasi di sektor komoditi ekstraktif dan eksportasi ini membuat ekonomi kita bergantung pada pasar internasional yang dikuasai secara oligopolistik, tapi juga menyebabkan penyerobotan tanah oleh korporasi besar. Penguasaan lahan petani kita menjadi semakin sempit. 

Apa yang telah diperingatkan oleh Bung Hatta secara berulang-ulang bahwa janganlah ekonomi yang ujung dijadikan pangkal dan yang pangkal jangan dijadikan ujung, jadi kenyataan. Sektor ekonomi domestik pangan dan energi  justru kita tinggalkan. 

Kebijakan perekonomian yang demikian menyebabkan kita berada pada bayang-bayang defisit fiskal baik necara pembayaran dan necara perdagangan. Tak hanya itu, dari segi kebijakan moneter, saat ini Bank Indonesia sudah tak lagi punya kekuatan karena otoritasnya sudah lepas dari pemerintah sepenuhnya. Niai rupiah menjadi begitu mudahnya dikendalikan negara lain.  

Bagaimana Koperasi Kita? 

Di Indonesia, koperasi selalu didengungkan sebagai soko guru ekonomi. Semua terdengar indah walaupun realitasnya sungguh jauh dari harapan. Koperasi kita secara agregat tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, bahkan mengalami banyak kemunduran secara konsepsional. 

Dalam percaturan bisnis, koperasi kita terlewat dari lintas bisnis modern dan hanya jadi bagian dari sub-ordinat bisnis lainnya. Koperasi berada dalam masalah fundamental, baik paradigmatik, regulasi maupun kebijakan. Jangankan jadi soko guru, jadi soko pinggiran pun tidak. 

Secara paradigmatik cara berkoperasi kita dipahami secara salah. Koperasi dianggap sebagai sebuah bisnis yang tidak ada bedanya dengan usaha lainya, yaitu sebagai asosiasi berbasis modal. Koperasi gagal dipahami sebagai organisasi berbasis orang yang tidak bebas nilai.

Dalam praktik, karena begitu dominannya usaha koperasi di sektor simpan pinjam, maka koperasi itu juga dipahami hanya sebagai usaha yang pantas digerakkan di sektor ini. Koperasi yang secara natural berfungsi untuk penuhi kebutuhan domestik pangan dan energi justru gagal. 

Jenis koperasi pekerja (worker co-operative) yang harusnya menjadi inti dari pergerakan koperasi di sektor riel tidak berkembang sama sekali. Apalagi jenis koperasi baru yang berparadigma multipihak (multistakeholder) yang sekarang mulai banyak berkembang pesat di seluruh dunia.   

Muncul kesan, koperasi di negara kita itu tak lebih dari usaha simpan-pinjam, bisnis kecil-kecilan dan hidupnya tergantung dari program pembinaan pemerintah. Koperasi bahkan tidak lagi dianggap penting sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang perlu diajarkan. Faktanya koperasi sebagai mata pelajaran di sekolah dan perkuliahan di kampus telah banyak dihapus. 

Koperasi citranya juga terus dibiarkan dirusak di lapangan oleh praktik rentenir berbaju koperasi. Hingga pada akhirnya sebagian masyarakat mengenal koperasi itu sebagai kegiatan yang tak ada bedanya dengan rentenir dan bahkan secara serampangan sering dibilang usaha yang berbau riba. 

Dalam tata regulasi, koperasi terus disingkirkan dengan berbagai cara. Disubordinasi, didiskriminasi, dan bahkan dieliminasi dari perundang-undangan ekonomi dan kemasyarakatan, Dalam kebijakan, secara sistemik dikerdilkan.  

Dalam peringatan Kemerdekaan yang ke 73 ini, saatnya seluruh anak muda negeri ini menyuarakan perombakan total mengarah kepada sistem demokrasi ekonomi atau ekonomi konstitusi! Kecuali kalau kita hanya mau jadi embel-embel dari bangsa lain! (pso)

 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)