BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Demokrasi Liberal Membuka Ruang Norma Liberalis

Setiap rezim pemerintahan pasti membutuhkan biaya-biaya di luar yang ditanggung oleh negara, pada ruang inilah para pengusaha hadir dan ini bukan sesuatu yang haram.

Tidak semua pengusaha yang sekarang disebut sponsor itu punya niat sama untuk membangun bangsa. Dasaad sebuah contoh baik sponsor yang memang punya cita-cita membangun bangsa. Saya tidak melihat grup usaha Dasaad masih eksis pada saat ini (saya tidak tahu mungkin sudah berganti nama). Tapi ini indikator bahwa sang sponsor tidak punya kepentingan pribadi ketika mendudukkan dirinya sebagai sponsor. Inilah pengusaha negarawan.

Persoalannya sekarang adalah setting politik pada saat ini yang begitu liberal, sehingga hidupnya norma-norma ikutan dari liberalitas ini menjadi subur. Misalnya pola komunikasi menjadi transaksional, prinsip "no free lunch" (tidak ada makan siang gratis) menjadi suatu norma pergaulan yang permissif. Begitulah kira kira latar belakang para "pengusaha now" dengan segala agendanya untuk meraup pendapatan yang maksimal (keuntungan yang sebesar besarnya) dari setiap langkah politiknya.

Menyikapi situasi ini, dibutuhkan calon-calon kepala daerah yang berkarakter, sehingga semua kegiatan proyeknya diarahkan pada pembangunan kesejahteraan masyarakat, sehingga keuntungan yang diperoleh para sponsor cukup wajar dan tidak memperkaya sang kepala daerah sendiri.

Melaksanakan visi misi memang butuh "gizi", tetapi "gizi" bukan menjadi tujuan utama para kepala daerah. Sayangnya sistem pemerintahan pada saat ini lebih banyak melahirkan politisi pemburu materi ketimbang melahirkan negarawan yang selalu punya cita-cita membangun bangsanya. Tugas kita semua mengubah keadaan ini. Wallahualamu bisawab. (ast)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan