BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI
Demokrasi Indonesia, Bukan Demokrasi Digital

Sejak Pilpres 2014 yang lalu peta politik dalam negeri seolah terbelah menjadi dua kubu yang tidak bisa diperdamaikan, kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Hasil pilres 2014 keduanya hanya terpaut sekitar 5 persen. Kedaan politik dalam negeri menjadi tidak sehat. Seolah-olah konflik politik atau perseteruan antara kedua kubu ini belum usai hingga saat ini. Akankah konflik elit yang terbuka menjadikan massa menjadi revolusioner atau justru konflik elit tersebut bersifat reaksioner (dilakukan oleh kaum reaksi yang berkehendak menghindarkan situasi revolusioner).

Pilpres 2014 adalah pengalaman pertama bangsa Indonesia dengan hanya dua pasang capres dan cawapres. Setelah sebelumnya pada pilpres langsung pertama pada tahun 2004 dengan lima pasang capres-cawapres dan pada Pilpres 2009 terdapat tiga pasang capres-cawapres. Pilihan dua pasang capres-cawapres menjadikan “pertarungan” pilpres menjadi “to be or not to be”. Tidak ada pilihan ketiga, keempat, dan seterusnya. 

Kultur masyarakat kita yang dalam keseharian hidupnya sejak upacara kelahiran anak sampai upacara kematian dilakukan dengan perundingan menggunakan mekanisme musyawarah mufakat dan semangat gotong royong, pada pilpres langsung ruang musyawarah mufakat tersebut harus beralih dengan pilihan dibilik suara untuk memilih A atau B. 
Ibarat kerja bilangan biner (angka 0 dan 1 sebagai simbol dalam sistem digital). Tidak menyisakan pilihan lain. Pilpres 2014 pun ditandai dengan maraknya sosial media dan menjamurnya media daring. Alhasil masyarakat benar-benar terbelah dengan dua pilhan. Oleh karena cara kerja media sosial dengan sistem digital hanya membuat dua pilihan, tidak ada pilihan ketiga, dan lain-lain.

Jika kita menyadari bahwa nilai demokrasi bangsa Indonesia berbasiskan kepada nilai-nilai kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat dengan menggunakan akal sehat, maka model pemilihan langsung dengan cara “one man one vote” dalam memilih presiden dan wakil presiden sepertinya tidak kompatibel dengan sistem nilai yang dianut oleh bangsa ini. 

Kiranya hari ini kita perlu menyadari bahwa konsekuensi empat kali perubahan UUD 1945 yang diikuti dengan perubahan sistem ketatanegaraan, diantaranya pilpres secara langsung perlu dilakukan evaluasi secara total atau konsekuensinya akan kita lihat sejak tahapan pencalonan pasangan presiden dan wapres pada bulan Agustus yang akan datang, maka rakyat kita akan kembali dalam posisi vis a vis antara satu dengan lainnya. Semoga para elit politik bangsa ini menyadari situasi yang sangat kontra produktif tengah berlangsung di tengah masyarakat kita, dan dengan kewarasannya mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri perseteruan politik. (cmk)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

FOLLOW US

Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi             Kasus Century Tanggung Jawab KSSK              Komnas Perempuan: BN Korban Pelecehan Seksual yang Dikriminalkan