BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional
Demokrasi Ekonomi, Kebijakan yang Berpihak

Memasuki usia kemerdekaan RI ke 73,  masih miris. Gagasan founding fathers tentang demokrasi ekonomi belum menjadi kenyataan.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar bangunan ekonomi ekonomi republik ini. Secara tekstual dan subtansial yang terkandung di dalamnya sangat terang benderang dan lugas. 

Dalam setiap perumusan kebijakan ekonomi, tampaknya implementasi demokrasi ekonomi cenderung diabaikan. 

Di sektor koperasi misalnya, sokoguru  ekonomi rakyat ini kunjung kuat. Yang sehat tidak mencapai 2 persen. 

Permasalahan tampak demikian kompleks. Mulai dari etos kerja, modal,  skill, market dan dukungan kebijakan pemerintah belum optimal.

Di beberapa negara, Skandanavia misalnya, koperasi menjadi pelaku ekonomi handal.  Persoalan klasik,  misalnya, politik anggaran, APBN /APBD, dukungan pemberdayaan koperasi dan UMKM masih minim. APBN tidak lebih 4 triliun

Kebijakan lainnya. Pasar tradisional belum maksimal menjadi sarana pemberdayaan,  ekonomi. Di pusat pusat kegiatan ekonomi, mall atau kawasan menengah atas fasilitas tidak tersedia untuk mereka. Demikian pula,  fakta hampir disemua stasiun kereta api Jabotabek, kios kios dimonopoli oleh minimarket atau lapak kios tertentu.

Kebijakan yang diharapkan sebenarnya,  sangat sederhana. Yaitu adanya pemerataan sehingga terjadi keseimbangan dan kesempatan. Pelaku ekonomi rakyat  bisa tumbuh bersama sama dengan pelaku ekonomi kuat. Jika pemerintah berpihak dengan program pemberdayaan, performance mereka tidak kalah dengan pelaku ekonomi padat modal. 

Keberpihakan,  political will pemerintah,  mutlak diperlukan. Dan secara konsisten, berkesinambungan guna mendongkrak kelompok ekonomi lemah. 

Program pembangangunan ekonomi menengah dan mikro masih sebatas retorika. Ditambah bangunan politik kurang mendukung kearah penguatan demokrasi ekonomi. Relasi penguasa dan pemilik modal syarat dengan politik transaksi. Aktor aktor politik seperti anggota parlemen,  birokrat dan pengusaha, terkadang mendistorsikan tujuan dan prioritas penguatan ekonomi rakyat. 

Kebocoran anggaran serta dan bias kebijakan ekonomi, efek negatifnya menerpa kaum ekonomi lemah. Sehingga sebagaimana kita saksikan, demokrasi ekonomi belum beranjak, menjadi mainstrem pembangunan ekonomi. 

Kedepan,  siapapun yang menjadi Presiden,  agar mereka punya political will yang kuat untuk menciptakan atau mendekatkan cita-cita demokrasi ekonomi menjadi realita. Kebijakan yang integratif dan berkelanjutan menjadi kata kunci mewujudkan demokrasi ekonomi. 

 Demikian pula politik anggaran harus lebih signifikan dari tahun ke tahun. Sehingga memberi efek yang positif menguatnya peran koperasi. 

Kebijakan strategis lainnya,  adalah. redistribusi aset ekonomi. Tidak cukup bagi bagi sertifikat. Land reform adalah jalan, diangkat menjadi kebijakan  pembangunan. Hanya dengan begitu akan terjadi penguatan modal bagi ekonomi rakyat.

Oleh karenanya, aset tanah yang dikuasai oleh 1 persen, segelintir manusia, merupakan dosa kolektif. Kesalahan ini tidak bisa dimaafkan. Hal inibterjadi bukanntanpa sengaja. Dan ini pekerjaan rumah bagi siapa saja yang menjadi pemimpin. 

Bahkan pekerjaan rumah tersebut sebagai hutang. Yang berarti wajib ditunaikan kepada anak bangsa dan founding fathers yang telah membebaskan negeri ini dari penjajah. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF