BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF
Data Perberasan Diatasi, Pertahankan Kedaulatan

Ihwal karut marut data perberasan, sudah keluar data dari BPS yang menjadi data resmi untuk produksi beras dan telah di rilis kemarin. Hal ini untuk mengkoreksi bahwa benar selama 2 atau 3 tahun ini, ada kesemerawutan data beras yang tidak sinkron. Karena memang data BPS sejak tahun 2016 mengeluarkan angka ramalan produksi padi. Jadi selama itu hanya Kementerian Perdagangan saja yang mempublikasikan data perberasan.

Persoalan kenapa BPS sejak 2016 tidak mengeluarkan data produksi beras, karena BPS ingin merubah metode perhitungan yang merupakan agendanya BPS agar data beras itu lebih valid. sebelum 2016 ketika ada data publikasi dari BPS, BPS mengandalkan hanya eye estimation atau sekadar pandangan mata sehingga menjadi data yang bias bukan berdasarkan perhitungan akurat.

Akhirnya semenjak 2016 sampai 2018 ini BPS dan Kementerian bekerja sama serta adapula dari BPPT, LAPAN  sehingga merubah metode perhitungan dari sekedar pandangan mata atau eye estimation, sekarang menggunakan citra pemotretan dengan satelit mengenai luas sawahnya, kemudian dilakukan pengecekan ke lokasi berapa luasnya, sehingga menjadi lebih valid.

Kemarin pun rilisnya sudah keluar dari Kementan bahwa diperkirakan hingga Desember 2018 Kementan mengklaim ada 46,5 Juta ton beras. Tetapi angka itu di koreksi oleh BPS dengan menggunakan metoda tadi, akhirnya ada di angka 32,4 Juta ton Beras.

Atas perhitungan ini BPS memperkirakan bahwa hingga akhir Desember 2018, kita hanya akan surplus beras sebanyak 2,4 Juta ton. Berarti dengan demikian kisruh mengenai data pangan itu sudah berakhir. Memang secara Undang-undang Statistik, semua data harus merujuk kepada BPS sebagai rujukan data. Dalam hal ini Pemerintahan Jokowi sudah bagus sehingga membuat data menjadi semakin valid, tetapi kendala lanjutannya nya adalah jangan hanya menyediakan data yang lebih valid, up date dan terukur, tapi bagaimana sekarang membuat Pemerintah memantau peredaran beras tersebut, dalam artian data ini hanya merupakan data gabah yang berasal dari sawah, tetapi peredaran selanjutnya gabah ini kemana dan di mana pendistribusiannya, pemerintah tidak memiliki data dan kekuatan di sana.

Disinilah tantangan yang sebenarnya. Masalah metoda perhitungan sudah selesai, tetapi pola pendistribusiannya masih belum terjangkau.

Ke depan, saya membayangkan nanti di setiap penggilingan beras dibuat adanya barcode atau apapun yang bisa menghitung berapa beras yang digiling di penggilingan dan setiap beberapa hari sekali dilaporkan kepada data center pusat dengan menggunakan handphone.

Hal itu dilakukan di setiap penggilingan kecil sehingga bisa diketahui hingga hari ini telah diketahui hasilnya berapa juta ton beras yang tergiling. Sebagai contoh di Lembang Selatan untuk para peternak susu sapi. Bagi koperasinya telah mengetahui bahwa hari ini telah terkumpulkan sekian ribu liter susu berdasarkan pengumpulan susu dari peternak yang di berikan barcode dengan jumlah produksinya yang terinput oleh petugas.

Hal ini pun bisa diterapkan dan dilakukan bagi para petani padi setelah panen dan dilakukan penimbangan. Inilah tantangan sebenarnya mengenai data beras dan itu telah terselesaikan. Hal ini yang sebenarnya harus di benahi oleh pak Jokowi dalam melaksanakan swasembada pangan yang sebenarnya.

Mengenai produksi sudah beres dan ada surplus, tapi bagaimana menjaga hal ini agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum nakal yang menimbun dan sebagainya sehingga menimbulkan inflasi dan kelangkaan pangan di pasaran.

Mengenai masalah impor ataupun tidak impor, telah ada klausulnya. Yang boleh Impor itu adalah Bulog. Bulog bisa mengimpor dengan catatan apabila satu, gudang Bulog itu stoknya di bawah 1 juta ton untuk satu bulan. Kedua, harga beras di pasaran secara nasional sudah naik lebih dari 10 persen. Dalam hal ini pemerintah bisa meng impor beras untuk meredam harga tersebut.

Untuk aturan yang pertama mengenai ketersediaan stok di bawah 1 juta ton, seperti yang pak Buwas selaku kepala Bulog katakan bahwa saat ini semua gudang nya penuh dalam menyerap beras dari petani. Bulog memiliki ketentuan, yang mana beras tersebut hanya memiliki kadar air yang hanya sekian persen serta pecahan berasnya hanya sejumlah sekian saja.  Kendalanya adalah apabila di lapangan terdapat surplus 2,4 juta ton, tetapi kualitasnya tidak memenuhi standar, apakah harus impor. Sedangkan secara aturan, Bulog boleh impor jika stok berasnya kurang dari 1 juta ton.  Saat ini memang telah surplus 2,4 juta ton tetapi tidak dapat diserap Bulog karena masalah standar tadi. Inilah kendala yang harus dipecahkan. Selain itu tantangan lainnya adalah mengenai pendistribusian.

Ihwal kedaulatan pangan kita, berdasarkan data BPS kita telah surplus 2,4 Juta ton beras, tetapi secara policy kita belum berdaulat. Buktinya beberapa waktu lalu WTO memerintahkan kepada Indonesia untuk merevisi 4 Undang-undang, mengenai Pertanian, Perikanan, Perlindungan Petani dan Nelayan.

Di situ kita simpulkan bahwa kita belum berdaulat karena apa yang sudah kita representasikan dalam Undang-undang ternyata masih di permasalahkan oleh Negara lain, dan kita di tuntut untuk merevisi Undang-undang tersebut paling lambat hingga bulan Juni 2019 tahun depan. Hal ini adalah dampak ketika Negara kita memband produk pertanian Amerika dan New Zealand dan kita kalah di pengadilan sehingga akhirnya kita di tekan untuk merevisi Undang-undang tersebut. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung