BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
Daripada Jadi Jongos di Tanah Air Sendiri

Dulu, selama tiga dekade hak kaum buruh dikebiri oleh rezim Orba. Buruh sengaja dimurahkan agar para investor mau berkiprah di Indonesia. Hasilnya, konglomerat bermunculan sementara kaum buruh cuma bisa mengelus dada

Kini, di era demokrasi, kebebasan berserikat dan berbicara membuat para konglomerat yang meraksasa berkat buruh dimurahkan sering mengeluh. Mereka bahkan telah berulang kali mengingatkan bahwa gerakan buruh bisa membuat investasi kabur ke negara lain.

Sementara itu, kaum buruh kini juga harus berhadapan dengan pahitnya bulan madu Indonesia-RRC. Bayangkan, di tengan lautan kemiskinan, buruh dari RRC berbondong-bondong ke Indonesia. Mereka mengerjakan berbagai proyek pembangunan pemerintah dan swasta.

Banjir buruh RRC ini tak lepas dari kenyataan bahwa negara berpenduduk terbesar di dunia sukses mendominasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, kucuran dana secara besar-besaran kepada para konglomerat Indonesia membuat kehadiran buruh RRC di sektor swasta kian membludak.

RRC memang berbeda dengan negara-negara maju lain yang berkiprah di Indonesia. Negara seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, Amerika Serikat enggan membawa buruh ke Indonesia karena biayanya terlalu mahal. Bagi RRC yang sedang menghadapi masalah ekonomi berkepanjangan, menebar buruh ke luar negeri sangat penting untuk menekan angka pengangguran di dalam negeri.

Maka tak perlu jenius untuk meramalkan bahwa kaum buruh Indonesia bakal makin tergantung pada pekerjaan di sektor informal. Runyam memang karena sekarang saja mayoritas buruh Indonesia menggantungkan hidup di sektor informal. Dengan demikian, mereka bekerja tanpa kontrak, setiap saat bisa kehilangan pekerjaan tanpa pesangon, kalau sakit dipulangkan ke kampung, dan hal-hal tidak manusiawi lainnya yang bisa dilakukan seenaknya oleh para majikan.

Kenyataan ini membuat pertumbuhan industri tak banyak berarti. Para buruh pun, sementara ini, cuma bisa menahan jengkel menyaksikan pekerjaan mereka diserobot orang asing yang dibayar lebih mahal. Mereka tentu juga makin jengkel ketika ada orang gembar-gembor tentang keberhasilan pembangunan di tengah melemahnya daya beli kaum kelas bawah sebagaimana ditunjukkan oleh hasil survei BPS dan AC Nielsen.

Maka bakal makin banyak buruh Indonesia tewas di laut karena nekat berburu pekerjaan di negara tetangga atau bekerja bagai budak di Timur Tengah karena tak memiliki izin kerja. Mereka tak menggubris pemerintah yang suka berlagak melindungi buruh dengan melakukan moratorium atau memperketat seleksi pengiriman buruh ke luar negeri. Mereka memilih jadi pekerja liar di luar negeri ketimbang hidup lebih susah sebagai jongos di tanah air sendiri.

Buruh Indonesia memang masih serba sial. Di tanah air diganjal oleh banjir buruh asing, di luar negeri dibuat susah karena bertatus sebagai pekerja ilegal sehingga dibayar di bawah standar. Ingin meningkatkan ketrampilan tak punya duit, mau memanfaatkan fasilitas milik pemerintah harus antri super panjang. Ruwet, ruwet, ruwet. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)