BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa

Dana desa itu sebenarnya dimaksudkan memberi kebebasan kepada aparat desa untuk berkreasi membangun kebutuhan desanya. Juga mendorong kehidupan masyarakat desa agar sejahtera. Karena itu seharusnya seluruh kegiatan harus didasarkan pada aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengontrol langsung apakah "proyek" desa dilakukan berdasarkan aspirasinya atau tidak.

Sekarang yang terjadi justru pola hubungan aparat desa dan masyarakat seperti raja dan hamba. Sehingga boro-boro untuk mengontrol, menanyakan proyeknya saja masyarakat desa tidak berani. Inilah yang menyuburkan penyelewengan dana desa oleh aparat desa.

Jika polisi masuk untuk mengawasi boleh saja, pendekatannya jangan represif. Aparat desa harus dibimbing untuk memanfaatkan dana desa sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat desa. Bila perlu proyek-proyek itu dibuat padat karya agar masyarakat desa ikut terlibat mengerjakan dan ikut mendapatkan berkah sebagai tenaga kerja.

Kalau upaya maksimal membimbing sudah dilakukan tetapi tetap juga terjadi penyelewengan, penegakan hukum menjadi the last resort. Itu pun jika aparat desa dapat mengembalikan kerugiannya, sebaiknya perkara tidak dilanjutkan. Dengan pendekatan keadilan restorative seperti ini, penegakan hukum akan menjadi semacam pembelajaran banyak pihak agar tidak melakukan korupsi. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)