BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa

Dana desa itu sebenarnya dimaksudkan memberi kebebasan kepada aparat desa untuk berkreasi membangun kebutuhan desanya. Juga mendorong kehidupan masyarakat desa agar sejahtera. Karena itu seharusnya seluruh kegiatan harus didasarkan pada aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengontrol langsung apakah "proyek" desa dilakukan berdasarkan aspirasinya atau tidak.

Sekarang yang terjadi justru pola hubungan aparat desa dan masyarakat seperti raja dan hamba. Sehingga boro-boro untuk mengontrol, menanyakan proyeknya saja masyarakat desa tidak berani. Inilah yang menyuburkan penyelewengan dana desa oleh aparat desa.

Jika polisi masuk untuk mengawasi boleh saja, pendekatannya jangan represif. Aparat desa harus dibimbing untuk memanfaatkan dana desa sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat desa. Bila perlu proyek-proyek itu dibuat padat karya agar masyarakat desa ikut terlibat mengerjakan dan ikut mendapatkan berkah sebagai tenaga kerja.

Kalau upaya maksimal membimbing sudah dilakukan tetapi tetap juga terjadi penyelewengan, penegakan hukum menjadi the last resort. Itu pun jika aparat desa dapat mengembalikan kerugiannya, sebaiknya perkara tidak dilanjutkan. Dengan pendekatan keadilan restorative seperti ini, penegakan hukum akan menjadi semacam pembelajaran banyak pihak agar tidak melakukan korupsi. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung