BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional
Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik

Harus disepakati terlebih dulu, dalam penegakan hukum di sebuah negara, tidak ada demokrasi bisa tegak dengan baik kalau hukum belum menjadi panglima. Atau democracy by the law. Artinya semua harus sepakat bahwa yang menjadi panglima adalah hukum, baru kemudian berbicara demokrasi.

Kalau tidak, maka kita bisa menafsirkan bahwa yang berkuasa adalah sebuah negara kekuasaan. Jadi bukannya kedaulatan rakyat, tetapi penguasalah yang memonopoli kekuasaan.

Kita harus sepakat bahwa semua harus berawal dari situ, meskipun kita mengklaim bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Tetapi sebenarnya proses-proses demokrasi itu tetap dibajak oleh kekuasaan yang ada.

Hal itu bisa dilihat yang paling dekat adalah kasus korupsi. Kasus korupsi di Indonesia bukanlah kasus kriminal biasa. Tetapi korupsi di Indonesia adalah suatu konspirasi para elit yang melibatkan siapa saja yang terkait dengan pembagian kekuasaan.

Itu digambarkan pada sistem banyak partai, namun sayangnya hal itu tidak punya korelasi dengan meningkatnya fungsi kontrol. Relasi kekuasaan tidak memunculkan aktifnya fungsi check and balances. Bangunan relasi kekuasaan seperti tu kemudian mendikte pada struktur di bawahnya, sampai ke desa.

Jadi aparat hukum tidak bisa lepas dari pengaruh kekuasaan. Apalagi kita lihat aparat kepolisian tidak bisa netral.

Hal itu semua ada hubungannya dengan sistem demokrasi yang kita bangun bahwa sesungguhnya tida ada single majority, yang bisa memiliki satu kekuasaan yang efektif.

Kekuasaan yang pas-pasan ini memerlukan topangan instrumen kekuasaan lain termasuk aparat keamanan. Hal itu mencerminkan keadaan yang sama dengan era orde baru, hanya dulu tentara yang dilibatkan. Sekarang polisi yang diseret ke dalam sistem kekuasaan.

Jadi walaupun di desa ada lembaga kepolisan dan lain-lain, tetap tidak secara otomatis bisa efektif mencegah perilaku korup. Jadi korupsi yang tejadi di Indonesia terdapat pegaruh kekuasaan yng sangat luar biasa. Wajar kalau kemudian upaya pemberantasan korupsi juga sangat lamban.

Problem yang kedua adalah, kucuran dana desa seharusnya tidak seperti membagi-bagi begitu saja dana kepada masyarakat. Sebelum dana desa dikucurkan sebetulnya telah banyak pendapat publik yang mengatakan bahwa ada indikasi dana tersebut dikucurkan sebelum Pemilu. Jadi lagi-lagi ada motif kekuasaan. Bagaimana memobilisai dukungan dengan menggunakan anggaran negara. Dari pemberian dana desa itu transaksi politik menjadi tidak bisa dihindari.

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap partai juga mempunyai ruang untuk “memonetisasi kebijakan” dengan membagi-bagi kapling. Parpol menjadi instrumen yang bisa dimanfaatkan untuk mengalokasikan dana itu.

Ketiga, menjadi pertanyaan juga apakah sebelum dikucurkan dana desa itu, sudah dilakukan identifikasi potensi desa. Apakah desa sudah disiapkan, perangkat aturan yang disiapkan menjadi tidak cukup karena itu hanya salah satu hal. Yang paling penting justru harus ada identifikasi potensi desa, apa prasyarat unggulnya.

Kalau satu desa unggul di sektor pertanian, apakah lahan yang tersedia memadai? Bagaimana dengan irigasi dan penyuluh? Apakah sudah cukup tersedia pasar untuk menyerap produk-produk pertanian? jadi masalah paska panen dalam istilah berbeda. Saat ini mekanisme pasar sudah agak sulit karena masuknya barang-barang impor.

Lalu juga apakah keunggulan desa itu mempunyai multiplier effect. Tentu saja mestinya pemerintah sudah mempunyai data jika satu desa dikucurkan dana desa, apakah bisa memunculkan multipier effect. Bagaimana dalam pelaksanaannya jika terjadi penyimpangan. Adakah aturannya.

Desa fiktif dalam kasus dana desa di daerah adalah satu kejahatan yang luar biasa. Seharusnya dijatuhi hukuman mati. Memang, budaya fiktif itu sudah lama dan selalu ada motif kekuasaan di situ. Pola itu adala pola lama yang terus berulang-ulang terjadi.  

Hal itu sudah menjadi problem struktural-sistemik yang sangat luarbiasa. Wajar kemudian jika otonomi daerah menjadi tidak kunjung menguat karena relasi kekuasaan di daerah ya sama saja. Ada partai, ada pemodal dan ada penguasa, ada proyek dan ada sumber daya alam.

Itu semua tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat. Semua hanya kepentingan dari aktor-aktor yang mengejar sumber-sumber ekonomi dan kekuasaan. Saling melakukan pertukaran. Penguasa mendapat imbalan materi dan yang punya materi dapat dukungan dari penguasa.

Transaksi itu khas politik di Indonesia. termasuk dalam masalah kebakaran hutan. Kami ada beberapa penelitian mahasiswa yang menggambarkan bahwa semua elemen daerah terlibat dalam kasus kebakaran hutan. Baik aparat kemanan maupun aparat penegak hukum.  Jadi amat parah penegakan hukum kita. Ironisnya kita masih memakai negara demokrasi yang tidak jelas demokrasi macam apa.

Jadi tidak heran kalau muncul kasus kelaparan 22 juta orang, Itu akibat distorsi kekuasaan yang berimbas pada kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak menyentuh orang-orang miskin.

Amat menyedihkan menemukan kemiskinan di sekitar kita. Di kota saja para driver ojol bisa bercerita bagaimana terjadi penurunan taraf kehidupan ekonomi masyarakat yang luar biasa. Apalagi di desa-desa. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)